Reporter: Pamela Sarnia | Editor: Yudho Winarto
JAYAPURA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera meresmikan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga untuk seluruh Indonesia.
"Berkaitan dengan harga BBM, besok akan saya resmikan di Yahukimo. Yang penting harga sama di Jawa Rp 6.450 dari yang sebelumnya Rp 60.000, Rp 100.000 per liter," ujar Jokowi dalam Peresmian 6 Infrastruktur Kelistrikan Provinsi Papua dan Papua Barat di Gardu Induk Waena-Sentana, Jayapura, Senin (17/10).
Kebijakan harga BBM satu harga dicetuskan Jokowi karena adanya jurang harga yang jauh antara Pulau Jawa dan daerah di luar Jawa.
"Ada ketidakadilan di Jawa, harga BBM hanya Rp 7.000. Sedangkan Kapolda Wamena menyampaikan harga di sini Rp 60.000-Rp 70.000 per liter. Tidak bisa seperti itu, di Barat, di Tengah, dan di sini harusnya sama harganya," papar Jokowi.
Harapannya, dengan harga BBM yang lebih murah, roda perekonomian di Indonesia Timur akan semakin laju.
"Dengan ini kami harapkan ada pergerakan ekonomi di sini. Listriknya sudah bisa berlebih, harga BBMnya sudah sama. Kami harapkan apa yang sudah kami kalkulasi nanti betul-betul terjadi," ujar Jokowi.
Namun, pergerakan ekonomi yang terjadi tentunya bergantung pada tanggapan masyarakat. "Tergantung masyarakatnya sendiri. Masyarakat harus bisa menyongsong peluang-peluang seperti ini. Peluang ini harus diambil. Dengan adanya perubahan harga BBM, dengan adanya tambahan daya listrik, pasti akan memunculkan peluang. Entah peluang untuk berdagang, peluang membangun industri, peluang membangun usaha kecil di kabupaten," kata dia.
Wacana Jokowi pun sudah disampaikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Pertamina Dwi Soetjipto. Sempat ada ketidaksetujuan atas program ini terutama dari segi profitabilitas. Namun, Jokowi tegaskan tujuannya bukan untuk cari tambahan uang.
"Bu Menteri dan Pak Dirut menyampaikan ke saya, kalau Rp 7.000 ruginya banyak sekali. Saya katakan, kan ini bukan urusan untung rugi. Saya minta Bu menteri cari jalan keluarnya," ujar Jokowi.
Jokowi menyadari akan ada anggaran yang harus ditambal bila progam BBM satu harga dijalankan. Akan tetapi, sumbernya tidak berasal dari APBN. Dia minta Pertamina bisa menutupinya dengan hasil penjualan di wilayah Indonesia Barat.
"Ini harus ditutup APBN? Enggaklah, itu urusan Pertamina. Bisa menggunakan margin dari Barat. Di sana untung, di sini rugi, bisa disubsidi silang," tandas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
