Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
Permasalahan hukum pun harus diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Banyaknya masalah tanah yang menjadi sengketa dinilai menghambat bagi investor.
Infrastruktur pembuangan sampah harus segera disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Baik untuk sampah laut mau pun sampah darat.
Baca Juga: Tahun ini akan ada 70 persetujuan penghindaran pajak berganda
"Saya harapkan nanti di Kementerian PUPR dan KLHK juga menyiapkan infrastruktur untuk pembuangan sampah," tegas Jokowi.
Selain infrastruktur terkait penampungan sampah, Jokowi juga meminta penyiapan infrastruktur untuk air baku. Pasalnya masalah air masih menjadi hambatan perkembangan investasi di Labuan Bajo.
Berkaitan dengan keamanan, Jokowi meminta kesiapan Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal itu untuk menjamin wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo.
Baca Juga: Begini komentar KPK soal Yasonna jadi tim hukum PDI-P terkait kasus Harun Masiku
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
