kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   -2.000   -0,13%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Jokowi minta paket kebijakan ekonomi dievaluasi


Senin, 09 Mei 2016 / 19:49 WIB
Jokowi minta paket kebijakan ekonomi dievaluasi


Sumber: Antara | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya evaluasi menyeluruh terhada Paket Kebijakan Ekonomi I hingga XII dengan melibatkan berbagai pihak terutama kalangan dunia usaha.

"Presiden meminta segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh seluruh paket kebijakan ekonomi itu dengan melibatkan Kadin, Hipmi, pelaku usaha dan juga regulator untuk melihat hambatan di berbagai hal yang dilakukan," kata Seskab Pramono Anung dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin petang (9/5).

Pramono menyebutkan berkaitan dengan Paket Kebijakan Ekonomi XII yang isinys mengenai kemudahan berusaha, Pemerintah akan melanjutkan paket kebijakan itu.

Menurut dia, pemerintah akan membuat acuan dengan mengambil negara-negara yang menempati peringkat satu hingga 30.

"Mengacu pada peringkat satu hingga 30 karena Presiden ingin penurunan peringkat kita dari 109 saat ini ke peringkat 40 pada 2016 ini," katanya.

Penilaian peringkat kemudahan berusaha untuk Indonesia dilakukan dengan mengambil daerah DkKI Jakarta dan Surabaya.

"Jika dua kota ini sudah berhasil maka akan dijadikan sebagai model atau contoh yang akan diterapkan di daerah lain," kata Pramono.

Menurut dia, Presiden Jokowi juga ingin adanya kesesuaian regulasi dengan kondisi di lapangan.

"Presiden menjadwalkan akan mengecek langsung di tempay-tempat tertentu di Jakarta dan Surabaya," kata Pramono.

Menurut dia, Presiden juga menginstruksikan Menko Perekonomian dan BKPM untuk memantau seluruh proses perbaikan apakah sudah sesuai dengan rencana.

"Dengan berbagai langkah itu diharapkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia akan turun dari 109 ke 40," kata Pramono Anung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×