kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.244   78,00   0,43%
  • IDX 5.192   76,47   1,50%
  • KOMPAS100 670   10,72   1,63%
  • LQ45 534   7,74   1,47%
  • ISSI 168   2,96   1,80%
  • IDX30 301   4,43   1,49%
  • IDXHIDIV20 409   6,32   1,57%
  • IDX80 77   1,18   1,54%
  • IDXV30 111   1,53   1,39%
  • IDXQ30 102   1,22   1,22%

Jokowi minta DPRD tolak perda tak ramah investasi


Selasa, 30 Agustus 2016 / 21:12 WIB


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berani menolak peraturan daerah (perda) yang dianggap tidak ramah terhadap investasi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Selasa (30/8).

"Kalau Bapak Ibu ada kepala daerah yang mengajukan perda yang menyulitkan, sudah tolak saja," kata Jokowi kepada ratusan anggota DPRD yang hadir.

Jokowi lantas mengingatkan kembali mengenai sekitar 3.000 peraturan daerah yang sudah dibatalkan pemerintah karena mengganggu investasi.

Dengan peran anggota DPRD yang sudah menolak sejak awal, maka tugas pemerintah untuk mengoreksi perda-perda bermasalah bisa lebih mudah.

"Kalau mau buat perda, buatlah yang memudahkan masyarakat, jangan yang membebani dan malah menyulitkan seperti retribusi daerah," ucap Jokowi.

Sebelumnya, pada Juni, Jokowi mengumumkan pembatalan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah.

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan itu adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi.

Selain itu, peraturan tersebut dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×