kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Jokowi: Kayak kurang kerjaan ambil kerjaan lain


Kamis, 16 Januari 2014 / 12:38 WIB
Jokowi: Kayak kurang kerjaan ambil kerjaan lain
ILUSTRASI. Promo Raa Cha Serba 25


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sering menyerobot proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), seperti yang dikatakan Menteri PU Djoko Kirmanto.

"Ah ndak kok. Kayak kurang kerjaan saja ngambil-ngambil. Wong kita juga kerjaannya banyak kok," ujarnya saat blusukan ke titik pengungsian Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (16/1/2014).

Jokowi mengungkapkan, perbaikan infrastruktur Kementerian PU ikut dikerjakan oleh Pemprov Jakarta, dan telah dikoordinasi dengan Kemen PU, sehingga Jokowi menganggap tak ada masalah.

Soal mengapa Pemprov DKI Jakarta turut serta dalam perbaikan obyek milik Kemen PU, Jokowi mengungkapkan, hal ini dilaksanakan semata-mata untuk mempercepat perbaikaan itu. Namun, di satu sisi, Jokowi menampik bahwa Kemen PU lamban dalam melaksanakan perbaikan sejumlah infrastruktur miliknya.

"Cepat semua, kok. Itu TB Simatupang cepat, langsung kerjain. Pemprov DKI cepat, Kemen PU cepat. Semua cepat," ujarnya.

"Cuma memang kan butuh waktu. Perbaikan (infrastruktur) itu kan bukan hanya masalah teknis saja, tapi juga non-teknis. Gimana mindahin masyarakat, bebasin lahan, semuanya sulit," lanjutnya.

Sebelumnya, Djoko Kirmanto mengatakan, Joko Widodo sebaiknya tak memperbaiki jalan yang jadi wewenang pemerintah pusat. Hal itu dikatakan Djoko ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang langkah Jokowi yang ingin memperbaiki Jalan TB Simatupang yang rusak akibat banjir. "Wong ngurusin jalan provinsi aja banyak, kok. Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil (wewenang) pusat," ujar Djoko.

Menurut Djoko, setiap jalan di Indonesia sudah menjadi wewenang masing-masing. Jalan nasional, kata Djoko, merupakan wewenang pemerintah pusat, begitu pula dengan jalan provinsi. (Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×