Reporter: Widyasari Ginting | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi)–Jusuf Kalla (JK) menjanjikan pemerataan pendidikan dalam visi misinya di sektor pendidikan. Pendidikan dianggap mampu meningkatkan kealitas hidup manusia Indonesia. Jokowi– JK menyebut program pendidikannya dengan " Indonesia Pintar".
Program Indonesia Pintar juga mencakup evaluasi ujian nasional (UN). UN tak harus dijadikan sebagai standar kelulusan. Tetapi diposisikan sebagai alat ukur pemetaan pendidikan di Indonesia. Selain pemerataan pendidikan, pasangan dengan nomor urut 2 ini juga mencanangkan wajib belajar 12 tahun secara gratis.
Juru bicara PDIP Eva Sundari mengatakan, jika terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK berjanji akan lebih fokus pada pembentukan mental. "Jadi hasilnya itu kepribadian yang baik, lebih jujur dan bekerja keras," ujarnya.
Demi menghasilkan masyarakat yang lebih bermoral, Jokowi–JK akan merancang kembali kurikulum pendidikan yang ada dan mengedepankan pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu, Jokowi-JK bakal mencanangkan pengajaran tentang sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air. Selain itu, semangat untuk membela bangsa, pendidikan budi pekerti dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan Indonesia.
Komitmen lain dari visi misi Jokowi-JK adalah pemerataan fasilitas pedidikan, terutama untuk daerah-daerah yang pelayanan pendidikannya masih rendah.
Anggota tim sukses Jokowi-JK, Luhut Binsar Panjaitan bilang, saat ini pemerataan pendidikan di Indonesia belum optimal. Pendidikan dengan kualitas baik masih hanya terfokus di Pulau Jawa. Sementara daerah di luar Jawa masih rendah. Karena itu, perlu dilakukan pemerataan pendidikan.
Luhut bilang, anggaran untuk pendidikan mencapai 20% dari APBN. Besarnya anggaran untuk pendidikan ini dinilai baik jika sebagian dialihkan untuk membangun riset-riset institut di daerah-daerah. Karena itu, program pendidikan Jokowi-JK adalah menyediakan subsidi untuk universitas negeri serta pembiayaan penelitian dan pengembangan teknologi.
Universitas di daerah akan didukung dengan research institute yang berpatokan pada universitas besar seperti Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia. "Kami akan buat universitas yang berkualitas di Luar Jawa" ujar Luhut.
Visi misi pendidikan Jokowi-JK ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pelosok dan daerah perbatasan juga bisa mendapatkan akses pendidikan. Karenanya, infrastruktur pendidikan juga harus dibangun hingga daerah terpencil. Guru di daerah terpencil harus dibekali tunjangan fungsional yang memadai.
Luhut menjelaskan, untuk memastikan masyarakat daerah mendapat pendidikan bagus, mereka harus mendapatkan guru-guru yang bagus pula, terutama untuk masyarakat di daerah perbatasan. "Insentif guru harus diberikan di wilayah itu. Masyarakat di daerah perbatasan itu, kan, warga negara Indonesia juga. Masa dia tidak dapat pendidikan yang bagus," ujar Luhut.
Eva Sundari menambahkan, Jokowi-JK akan memberikan tunjangan geografi untuk program-program perbaikan distribusi guru-guru, sehingga akses anak-anak terhadap pendidikan semakin membaik. Program-program yang sudah ada seperti sertifikasi guru juga akan tetap diteruskan.Selain itu, untuk guru-guru honorer juga akan dilakukan pengangkatan untuk meningkatkan kesejahteraan."Terutama untuk daerah yang distribus tenaga pengajarnya nya belum tercukupi. Seperti luar Jawa, Papua, dan daerah terpencil," kata dia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
