kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.692.000   25.000   1,50%
  • USD/IDR 16.349   1,00   0,01%
  • IDX 6.603   -45,36   -0,68%
  • KOMPAS100 980   -5,48   -0,56%
  • LQ45 768   -4,84   -0,63%
  • ISSI 202   -0,85   -0,42%
  • IDX30 396   -3,02   -0,76%
  • IDXHIDIV20 475   -3,86   -0,81%
  • IDX80 111   -0,63   -0,56%
  • IDXV30 116   -0,50   -0,43%
  • IDXQ30 131   -1,06   -0,81%

Jokowi: Indonesia dituntut untuk dapat pertahankan inflasi agar tidak terlalu rendah


Kamis, 22 Oktober 2020 / 15:24 WIB
Jokowi: Indonesia dituntut untuk dapat pertahankan inflasi agar tidak terlalu rendah
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo


Reporter: Bidara Pink | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kalau di tahun 2020 ini, kondisi perekonomian berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh, di tahun ini Indonesia dituntut untuk mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. 

“Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10). 

Orang nomor wahid di negara ini mengatakan, saat ini menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan sangatlah penting. Hal ini sebagai langkah berjaga-jaga kalau saat perekonomian mulai pulih dan daya beli kembali normal, tidak terjadi tekanan yang signifikan terhadap harga-harga. 

Untuk itu, kebijakan pengendalian inflasi harusnya tidak hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi diarahkan agar daya beli masyarakat terjaga dan para produsen khhusunya UMKM pangan juga bisa bergerak. 

Baca Juga: Kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Jokowi resmikan pabrik gula

Jokowi bilang, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat saat ini telah menyalurkan skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer mulai dari PKH, bansos tunai, BLT dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, bansos produktif untuk bahan-bahan modal UMKM. 

“Dengan berbagai bantuan sosial tersebut, diharapkan mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikkan kembali demand, sertra mendorong tumbuhnya supply,” tandas Jokowi. 

Lebih lanjut, Jokowi juga berharap agar pemerintah pusat kembali memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBD, terutama belanja sosial dan modal sehingga ini mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor UMKM. 

Selanjutnya: Menko Luhut: UU Cipta Kerja jamin pesangon PHK, melanggar korporasi kena pidana

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×