Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyerapan belanja pemerintah baik pusat dan daerah masih saja lambat. Upaya dan dorongan terus dilakukan agar belanja pusat dan daerah terserap dengan cepat, belum juga berhasil.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam APBN 2024 bisa langsung dieksekusi pada awal tahun.
Ia juga menghimbau agar kebiasaan ini tidak diterapkan pada tahun depan. Khususnya untuk daerah yang realisasi belanja daerahnya yang hingga Oktober 2023 baru mencapai 63%.
“Saya minta informasi ke Mendagri berapa realisasi sampai saat ini, baru 63% daerah. Pusat juga 74%. Ini sudah tinggal 3 minggu, masih 63% sama 74%. realisasi. Artinya ada 3 minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Ini kita ulang-ulang terus tiap tahun,” tutur Jokowi dalam agenda Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11).
Baca Juga: Kemenkeu Sudah Siapkan Anggaran Untuk Kebutuhan Belanja Negara di Awal Tahun
Jokowi menyebut, kebiasaan lambatnya realisasi belanja ini memang sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Bahkan, sejak awal ia memimpin ingin mengubah kebiasaan ini.
Namun, upaya tersebut belum juga berhasil. Cara kerja penyerapan belanja pemerintah pusat dan daerah belum juga berubah.
“Mengubah mindset enggak mudah. Sekali lagi eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun,” kata Jokowi.
Adapun dalam penyerahan DIPA dan dan daftar alokasi TKD 2024 kepada pemimpin daerah, dengan total sebesar Rp 867,6 triliun, Jokowi mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan dengan tepat sasaran.
Ia juga meminta agar penggunaan anggaran harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. “Jangan buka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran. Korupsi apalagi, tutup celah itu,” imbuh Jokowi.
Pemda juga diminta untuk menyiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Misalnya harus bisa menyesuaikan situasi perekonomian yang ada, apalagi situasi global yang tidak menentu.
“karena ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita setiap hari, setiap bulan. Yang dibelanjakan duitnya rakyat, sehingga harus fokus pada hasil. Orientasinya adalah hasil, dan yang paling penting bermanfaat maksimal bagi rakyat,” tambah Jokowi.
Selanjutnya, Pemda juga diminta untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya APBD harus bersinergi dan harmonisasi yang baik dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, agar pembangunan lebih selaras.
Baca Juga: Butuh Waktu 4 Tahun agar Rasio Utang Pemerintah Kembali ke Era Sebelum Pandemi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
