kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

Jokowi dinilai meremehkan survei upah versi buruh


Rabu, 06 November 2013 / 15:49 WIB
Promo Superindo terbaru mulai tanggal 27-30 Juni 2022 untuk belanja dengan banyak diskon besar menjelang akhir bulan ini.


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Jakarta, Muhammad Toha menegaskan kekecewaannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,4 Juta.

Menurut Toha, dengan penetapan UMP DKI sebesar itu, Jokowi telah menyepelekan hasil survei upah versi para buruh.

"Pada dasarnya kebutuhan buruh 3,7 juta itu survei yang dibikin pada bulan Juli. Survei itu bukan main-main," ujar Muhammad Toha saat menggelar jumpa pers di depan Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Toha juga menyatakan, kembalinya buruh melakukan aksi demonstrasi siang ini untuk menunjukkan bahwa buruh tetap konsekuen menginginkan UMP Jakarta Rp 3,7 Juta.

"Forum buruh DKI, menyatakan sangat kecewa dengan Gubernur, yang hari jumat menandatangani ditetapkannya UMP Jakarta sebesar 2,4 juta," ucap Muhammad Toha.

Sementara itu, Jokowi sedang tidak berada di Balai Kota. Dirinya tengah mengunjungi beberapa lokasi seperti ke Sunter dan Pluit, Jakarta Utara.

Ini kesekian kalinya Jokowi enggan menemui buruh yang telah lebih dari satu pekan melakukan aksi demonstrasi di kantornya.

Pada Kamis pekan lalu, Jokowi berusaha menemui buruh, namun buruh belum siap menemui mantan Wali Kota Solo tersebut. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×