Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo diduga tersandera partai politik pengusungnya dalam membentuk kabinet. Hal tersebut terlihat dari diputuskannya 16 menteri berlatar belakang kader partai politik dan 18 menteri berlatar belakang profesional.
"Jokowi harus menghadapi desakan-desakan dari partai pengusungnya sendiri yang minta jatah menteri. Begitu nampaknya," ujar pengamat politik LIPI Pandu Yuhsina dalam diskusi bertajuk 'Membaca arah kabinet Jokowi-JK' di Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu (28/9).
"Di sana ada Nasdem, PKB, Hanura. Mereka ini pasti mendorong kadernya untuk masuk ke kabinet Jokowi. Meski di awal ngakunya koalisi tanpa syarat, mana mungkin begitu? Realistis saja," lanjut Pandu.
Kondisi demikian, lanjut Pandu, hal itu dianggap wajar. Jokowi diketahui tidak punya jabatan strategis di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau di partai pengusung lainnya sehingga tidak dapat mengendalikan desakan kader partai, terutama soal pembentukan kabinet.
"Di PDI-P misalnya, wibawa Jokowi kan jauh di bawah Megawati dan elite lainnya. Dia tidak memiliki kekuatan yang signifikan untuk mengendalikan kadernya sendiri," lanjut dia.
Oleh sebab itu, siapa saja menteri berlatar belakang partai politik yang akan duduk di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla nantinya menjadi indikator, apakah Jokowi benar-benar tersandera dengan partai pengusungnya atau tidak.
"Kita lihat nanti," ujar Pandu.
Sebelumnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla memilih opsi 34 kementerian dengan tiga menteri koordinator. Dari jumlah itu, sebanyak 18 menteri diisi profesional murni dan 16 menteri diisi profesional partai politik. Adapun, posisi wakil menteri dihapus kecuali di kementerian luar negeri. ( Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
