kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Jokowi: Dari 126 juta sertifikat, baru 51 juta yang dipegang rakyat


Kamis, 15 Februari 2018 / 09:06 WIB
Jokowi: Dari 126 juta sertifikat, baru 51 juta yang dipegang rakyat
PRESIDEN SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengemukakan, di seluruh Indonesia harusnya ada 126 juta sertifikat harus keluar dan dipegang oleh rakyat. Tapi kenyataannya, sampai saat ini baru 51 juta sertifikat yang dipegang rakyat.

“Sebelumnya, setiap tahun pemerintah itu hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat setiap tahun. Berarti butuh 150 tahun baru rampung sertifikat kalau diterus-teruskan,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Provinsi Maluku, di Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Maluku Tengah, Maluku, Rabu (14/2) sore.

Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun ini harus keluar 7 juta harus keluar sertifikat di seluruh Indonesia.

“Tahun kemarin 5 juta sudah keluar. Tahun ini 7 juta, tahun depan 9 juta. Ini harus diberikan kepada rakyat semua. Kalau tidak, kita ramai terus. Ramai masalah sengketa lahan, sengketa tanah,” ujar tambahnya.

Jokowi mengungkapkan alasan mengapa dirinya terus menekan Menteri ATR/Kepala BPN. Presiden beralasan, setiap dia bertandang ke daerah, ke provinsi, ke desa, di Sumatra, di Kalimantan, di Sulawesi, keluhan yang masuk yang disampaikan warga sama, yaitu masalah sengketa lahan dan masalah sengketa tanah.

“Baik masyarakat dengan pemerintahan, ada masyarakat dengan perusahaan, ada masyarakat dengan BUMN, ada masyarakat dengan masyarakat, ada tetangga dengan tetangga, ada juga anak dengan bapak, bapak dengan anak. Karena apa? Belum pegang sertifikat,” ungkap Presiden.

Adapun seperti dikutip dari Biro Pers Kepresidenan, khusus di Provinsi Maluku, Presiden Jokowi menjelaskan, dari 2,6 juta bidang baru 14% yang tersertifikasi atau 44.550 bidang. “Ada sebanyak 4.500 penerima sertifikat, dengan rincian dari kota Ambon sebanyal 2.500 penerima dan 2.000 dari Maluku Tengah,” ujarnya.

Usai menyerahkan sertifikat di Maluku Tengah, Presiden Jokowi meresmikan secara simbolis Museum Siwalima, dan menandatangani batu prasasti untuk gedung Hindu Center dan Gedung Buddha Center di bandara. Adapun saat ini, Presiden Jokowi bersama rombongan sudah berada di Makassar untuk kembaki melakukan kunjungan kerja .

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×