kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.694.000   -13.000   -0,76%
  • USD/IDR 16.401   5,00   0,03%
  • IDX 6.606   19,09   0,29%
  • KOMPAS100 964   -2,78   -0,29%
  • LQ45 747   -0,24   -0,03%
  • ISSI 206   0,68   0,33%
  • IDX30 388   0,44   0,11%
  • IDXHIDIV20 470   1,92   0,41%
  • IDX80 109   -0,32   -0,29%
  • IDXV30 114   -1,22   -1,06%
  • IDXQ30 127   0,06   0,05%

JK siap damaikan konflik PPP kalau diminta


Senin, 01 Juni 2015 / 12:59 WIB
JK siap damaikan konflik PPP kalau diminta
ILUSTRASI. Kinerja BNBR: Dari kiri: Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) Anindya N. Bakrie dan Komisaris Utama BNBR Armansyah Yamin berbincang sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bakrie & Brothers (BNBR) di Jakarta, Jumat (16/6). PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) kembali berhasil menorehkan kinerja keuangan menggembirakan sepanjang 2022 lalu dengan meraih pendapatan bersih sebesar Rp3,62 triliun di sepanjang tahun 2022, tumbuh sebesar 51,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,39 triliun. Perseroan juga membukukan laba usaha sebesar Rp231,9 miliar, atau naik Rp211,2 miliar (1.020,7%) dibanding tahun 2021 yakni Rp20,7 miliar. KONTAN/Baihaki/16/6/2023


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku siap mendamaikan konflik Partai Persatuan Pembangunan. Namun, Kalla menunggu permintaan dari internal PPP.

"Bisa, insya Allah. Kalau diminta, pasti siap saja," kata Kalla saat memantau proyek Port Kalibaru di Tanjung Priok, Jakarta, Senin (1/6).

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi pernyataan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz.

Kepada media, Djan menyampaikan harapannya agar Kalla ikut membantu penyelesaian konflik PPP, terutama antara pihaknya dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Djan mengatakan, permasalahan kepengurusan PPP yang sudah diperkarakan di pengadilan masih belum usai.

Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya pihak ketiga yang mendamaikan kubunya sebagai pihak penggugat dengan Yasonna selaku tergugat di pengadilan.

Kalla sebelumnya membantu penyelesaian konflik di internal Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kedua kubu sepakat berdamai agar bisa ikut pemilihan kepala daerah serentak pada 2015.

Kubu DPP PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin M Romahurmuziy kalah di tingkat PTUN terkait SK Menkumham. Surat keputusan itu mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya.

Putusan banding diperkirakan keluar sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada akhir Juli 2015. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×