Jimly: Jangan paksakan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

Minggu, 31 Agustus 2014 / 08:43 WIB

ILUSTRASI. Progres LRT: Penampakan proyek Light Railway Transit (LRT) dari udara di harjukyi, Jakarta Timur, Rabu (15/03/2023). KONTAN/Baihaki/15/03/2023

Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengatakan, rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak perlu dipaksakan.

"Biar saja berjalan secara alami, karena calon presiden dua pasangan baru pertama kali dilakukan," kata Jimly dalam acara sarasehan ulama dan cendekiawan, di Pondok Pesantren Al-Hikam 2 di Depok, Jabar, Sabtu (30/8), seperti dikutip Antaranews.com.

Menurut Jimly, peserta Pilpres yang hanya dua pasangan menjadi pengalaman pertama dan mungkin terakhir bagi Indonesia. Pasalnya, tahun 2019 Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden akan dilaksanakan secara serentak.

Jimly mengatakan, ada baiknya kalau pembelahan dua kekuatan politik bisa dilanggengkan. Hal itu akan membangun tradisi dua kubu dengan parpol pendukungya masing-masing.

"Masyarakat sudah lama terbiasa dengan pluralisme sehingga tak peru dikhawatirkan," katanya.

Sementara itu, mengenai langkah kubu capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan melanjutkan tuntutan ke Mahkamah Agung, menurut Jimly, hal itu hanya sebagai proses mencari keadilan.

"Ini merupakan alat untuk meredam kemarahan dan kekecewaan," katanya.

Jimly menambahkan, ada manfaat lain dalam proses hukum tersebut, yakni untuk memelihara soliditas dan kekuatan bersama dalam Koalisi Merah Putih.

"Ini penting dilakukan sebagai pengimbang di parlemen nantinya," katanya.

Meski demikian, Jimly menegaskan bahwa seluruh keputusan atau sengketa Pilpres sudah final di Mahkamah Konstitusi (MK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News