Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dari hasil quick count pilpres 2019, muncul indikasi bahwa Jokowi akan melanjutkan masa kepemimpinannya di Indonesia. Moody's Investors Service menyebut hal ini menjadi pertanda baik untuk kelangsungan kebijakan.
Dalam laporannya pada Jumat (19/4), Moody's menilai unggulnya Jokowi akan memungkinkan adanya fokus baru pada beberapa reformasi pada masa jabatan pertama Widodo. Termasuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, dan pemangkasan birokrasi secara bertahap.
Hal tersebut dapat mendukung investasi dan pertumbuhan, serta stabilitas pasar keuangan, dan kredit yang positif.
Moody's menyebut dalam masa jabatannya dari 2014 hingga 2018, Jokowi menerapkan beberapa reformasi besar, termasuk pembongkaran subsidi bahan bakar, menggelar kebijakan tax amnesty, memberlakukan hukum pembebasan lahan, dan menghapus beberapa aturan dan persyaratan yang menghambat sektor infrastruktur.
Ia pun fokus pada implementasi reformasi, meskipun bertahap, dan merampingkan regulasi yang kompleks untuk mendorong investasi. Hal ini diterjemahkan investor sebagai langkah perbaikan Indonesia sebagai tempat untuk menjalankan bisnis.
Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi di era Jokowi cenderung rata di sekitar 5% alias masih di bawah level potensial.
Karena itu, menangani kendala struktural yang berasal dari kesenjangan infrastruktur, regulasi yang masih terbatas, dan kurangnya sumber daya manusia kemungkinan besar akan tetap menjadi prioritas kebijakan.
Menurut perhitungan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), campuran kebijakan yang mengatasi kesenjangan infrastruktur, mengurangi peran dominan dari badan usaha milik negara, menekan hambatan perdagangan dan investasi, dan mendorong sumber daya manusia akan memungkinkan Indonesia untuk mencapai potensi pertumbuhan PDB riil sebesar 6,5% pada tahun 2022.
Kelanjutan kebijakan juga menjadi pertanda baik bagi stabilitas pasar keuangan. Mengingat bahwa investor asing memegang sekitar dua pertiga dari Indonesia obligasi pemerintah, arah kebijakan yang stabil, dan disiplin fiskal akan membantu mencegah gangguan pada mata uang dan pasar modal, mendukung kelancaran ketersediaan pembiayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
