Jaminan keamanan dari pemerintah penting saat terapkan Single Identity Number (SIN)

Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah Indonesia harus memastikan keamanan data bila akan menerapkan Single Identity Number (SIN). Pasalnya bila data SIN bocor, maka seluruh data dari pemilik data tersebut akan terbuka.

Dalam SIN nantinya akan diintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan akun lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Baca Juga: Kemendagri: Pelaksanaan single identity number butuh komitmen

"NIK bisa jadi SIN dimana nomor-nomor yang lain terhubung dengan NIK. Tapi keamanan harus dijaga. Begitu ketahuan NIK, ketahuan semua data pribadi kita," ujar Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi kepada Kontan.co.id, Selasa (1/9).

SIN dinilai telah menjadi cita-cita pemerintah sejak lama. Terlebih lagi setelah Indonesia Indonesia mulai meluncurkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Namun, masalah terpencarnya data di Indonesia menjadi tantangan sulitnya realisasi SIN. Contohnya saja data keimigrasian dipegang oleh Ditjen Imigrasi, begitu pula dengan data perpajakan yang dipegang Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Jangan sampai telat! Masa dispensasi perpanjangan SIM berakhir 31 Agustus

"Sulitnya adalah menyatukan karena sudah kadung datanya banyak dan ada ego sektoral," terang Heru.

Meski begitu Heru menegaskan bahwa SIN menjadi penting pada saat ini. Dimana nantinya kemudahan dalam pendataan lebih mudah karena terintegrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News