Reporter: Syarifah Nur Aida | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Direktur Utama PT Jakarta Monorail (JM), John Aryananda, tak banyak berkomentar soal pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta atau Ahok terkait rencana pengalihan proyek pembangunan monorel dari PT JM ke PT Transjakarta.
"Itu harus disertai pemutusan kerja sama. Kalau kami melanggar, tentu akan diputus. Kalau mau mengalihkan ke mana saja, itu haknya (Pemprov DKI)," ungkap John.
Menurut John, PT JM sampai saat ini belum melakukan wanprestasi sehingga wacana pengalihan proyek dianggap tak tepat. Soal terhambatnya proyek semenjak 'groundbreaking' pada Oktober 2013 hingga saat ini, PT JM menilai hal itu tak tergolong pelanggaran.
"Kerja kami di lapangan pada saat ini hanya boleh dalam lingkup studi lapangan, melihat kekuatan tanah," papar John. Untuk langkah yang lebih konkret, PT JM akan meninjau daerah Kampung Melayu dan Setiabudi Barat hingga Dukuh Atas pada pekan depan.
Di lapangan, kendala PT JM adalah belum diberikannya izin untuk melakukan survei topografi di dua daerah karena belum diizinkan oleh pihak yang berwenang.
John enggan merinci kedua daerah yang dimaksud. "Kendala lain adalah penyesuaian desain kondisi Jakarta yang sangat berbeda dari 2004," ujarnya.
Terkait ancaman sita aset yang dilontarkan Ahok jika PT JM tak mampu melaksanakan proyek, John menilai hal tersebut adalah wajar.
"Itu klausul biasa di pekerjaan infrastruktur. Kalau tidak mampu, akan disita. Tapi kami tak pernah menyatakan tak mampu, kami mampu" tegas John.
Atas tudingan sejumlah pihak mengenai pembangunan monorel yang tak layak baik dalam sudut pandang desain maupun efektivitas, PT JM bersikukuh monorel adalah
"Kita apresiasi pendapat soal layak tidaknya monorel, namun ini proyek transportasi massal yang sangat dibutuhkan masyarakat Jakarta," paparnya.
Dengan segala kendala tersebut, PT JM tetap optimistis pembangunan monorel jalur hijau rampung pada akhir 2016 dan jalur biru selesai pada 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
