Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengelolaan sampah di Indonesia perlu dipacu secara cepat dan tepat mengingat volume sampah yang dihasilkan masyarakat di kota-kota besar meningkat pesat setiap harinya sehingga menjadi masalah bagi sektor lingkungan hidup.
“Kegiatan pengelolaan sampah untuk kota-kota besar seperti Jakarta sudah dalam kondisi darurat. Apalagi Jakarta tidak memiliki TPA," ujar Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sri Bebassari dalam keterangannya, Jumat (22/11).
Menurutnya, penanganan masalah sampah berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup. Jika kondisi lingkungan bersih dan sehat maka masyarakat pun akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Jika masyarakat sehat maka anggaran untuk sektor kesehatan juga menjadi berkurang.
Baca Juga: Ketujuh anak muda yang menjadi staf khusus Presiden Jokowi
Seperti diketahui, sektor kesehatan merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah. pelbagai upaya pun ditempuh untuk menekan pengeluaran di sektor kesehatan, salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
Karena itu, jasa pengelolaan sampah merupakan suatu investasi yang harus diterapkan. "Lihat saja mengapa kita mau membayar biaya yang cukup mahal untuk menginap di hotel. Salah satunya adalah kondisinya kamar dan toiletnya yang bagus dan nyaman," paparnya.
Sementara sejumlah pihak menyebut selain sebagai investasi, pengelolaan sampah juga harus dilihat sebagai suatu kedaruratan. Hal itu mengacu dari problem sampah di kota Bandung dan tertutupnya permukaan kali di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Begitu juga di Jakarta dimana sampah masih menjadi penyebab utama masalah banjir.
Sri juga menyatakan kalau biaya untuk penanganan masalah sampah cukup tinggi dan ini juga berlaku di negara-negara maju dalam menerapkan pengelolaan sampah. Perhitungan dana yang dibutuhkan bergantung pada volume sampah yang akan diolah dan teknologi yang diterapkan.
Untuk mengatasi tingginya biaya pengelolaan sampah, dia merujuk kebijakan yang dilakukan negara-negara seperti Singapura dan Jepang, dimana warganya membayar iuran untuk pengelolaan sampah. “Di Singapura, satu rumah tangga membayar sekitar 200 ribu rupiah setiap bulan, maka tidak heran sampah bisa dikelola dengan sangat baik. hal ini juga bisa diterapkan di kota-kota besar di Indonesia," jelas Sri.
Sri Bebassari juga mengingatkan kalau masalah pengelolaan sampah harus ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten dengan sampah sehingga hasilnya memuaskan. “Jangan sampai ada pihak yang baru memiliki sedikit pengetahuan soal sampah tapi sudah bicara seolah-olah sangat paham soal sampah. Masalah ini harus ditangani oleh pihak yang sangat kompeten karena soal sampah itu cukup rumit," jelasnya.
Baca Juga: Ingin Berkemah di Punti Kayu, Palembang? Jangan Lupa Bawa 5 Perlengkapan Ini!
Menurut wanita yang sudah puluhan tahun bergelut dengan masalah sampah, keberhasilan penanganan masalah sampah juga akan berdampak positif bagi sektor lainnya.
Adapun efek yang ditimbulkan adalah hasil pengelolaan sampah itu bisa dijadikan bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) dan kompos untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. “Jadi, benefit yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah sampah juga bisa dirasakan sektor lainnya," jelasnya.
PLTSA sendiri dinilai cocok untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif sumber energi. Sri sendiri mengaku menjadi salah satu tim dalam pembuatan feasibility study penerapan PLTSA.
Pemerintah sendiri saat ini terus berupaya mencari sumber energi terbarukan guna menjadi alternatif dari penggunaan sumber energi yang selama ini sebagian besar berasal dari minyak bumi. Kemunculan sumber energi baru bisa mengatasi ketergantungan Indonesia atas impor minyak bumi yang masih tinggi.
Jika menilik masalah upaya minimalisasi ketergantungan pada minyak bumi, pemerintah melalui PLN mempersiapkan diri mencapai bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025. Dengan kondisi di atas maka saat ini merupakan masa transisi Indonesia menghadirkan green energy kehidupan masa depan bersama. Selain itu jika EBT yang menggunakan sampah ini digunakan maka sekaligus dapat menyelesaikan persoalan sampah tersebut.
Saat ini PLN gencar melakukan kampanye yang disebut EcoMoving yaitu perubahan gaya hidup dalam penggunaan alat transportasi salah satunya mendorong masyarakat menggunakan transportasi masal yang menggunakan green energy seperti MRT (Mass Rapid Transport), KRL (Kereta Listrik), LRT (Light Rail Transit), bus listrik atau menggunakan kendaraan yang berbahan bakar green energy seperti mobil listrik dan sepeda listrik.
Lima Aspek
Sri Bebassari juga mengingatkan lima aspek yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sampah agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pertama adalah aspek hukum. Terkait hal ini, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No 18. tahun 2018, tentang Pengelolaan Sampah. Kedua, aspek kelembagaan. Dalam hal ini adalah langkah konkret yang diterapkan dalam pelaksanaan undang-undang pengelolaan sampah mulai dari kementerian hingga tingkat RT.
Ketiga, aspek pendanaan. Mengelola sampah memang tidak murah. Sri mengakui ada biaya yang bisa dihitung berapa rupiah seharusnya APBN dan APBD menganggarkan dana untuk pengelolaan sampah, termasuk biaya yang harus dikeluarkan setiap rumah tangga.
Baca Juga: Capai 7.435 MW proyek EBT, ini bukti PLN komitmen bangun energi bersih
Keempat, aspek sosial budaya. Dalam aspek ini, Sri meminta budaya bersih harus dimulai sejak dini oleh masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihilangkan. Untuk mengubah prilaku masyarakat ini, perlu dibuatkan dulu aturannya,
Sedangkan aspek kelima adalah aspek teknologi. Aspek teknologi ini bisa dibagi menjadi teknologi pengelolaan sampah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Sri menyebutkan aspek teknologi bisa menghasilkan efek samping yang berdampak pada sektor lainnya. "Efek samping yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan limbah sampah itu bergantung pada teknologi yang digunakan," katanya.
Jika mengacu pada peta jalan pengelolaan sampah di ibukota Jakarta periode 2019-2024, ada sejumlah strategi utama dalam menangani masalah sampah di Jakarta. Strategi utama yang diterapkan itu adalah pengolahan sampah di kawasan mandiri/komersial dan pasar; pembangunan dan pengoperasian TPS 3R, pembangunan dan pengoperasian ITF, pembangunan dan pengoperasian Jakarta Recycling Center. Selain itu ada juga strategi berupa optimalisasi penggunaan kompos terskala rumah tangga dalam pengurangan sampah dari sumbernya dengan pembinaan dan pengawasan yang komprehensif.
Terkait kegiatan pengelolaan sampah di Jakarta, Sri Bebassari menyatakan kalau kegiatan itu bisa saja dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta ataupun pihak swasta.
"Bisa saja dilakukan oleh Pemda atau Pemda sebagai regulator dan swasta selaku operatornya," jelasnya.
Yang terpenting baginya, kegiatan pengelolaan sampah itu dilakukan secara transparan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
