Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengelolaan sampah di Indonesia perlu dipacu secara cepat dan tepat mengingat volume sampah yang dihasilkan masyarakat di kota-kota besar meningkat pesat setiap harinya sehingga menjadi masalah bagi sektor lingkungan hidup.
“Kegiatan pengelolaan sampah untuk kota-kota besar seperti Jakarta sudah dalam kondisi darurat. Apalagi Jakarta tidak memiliki TPA," ujar Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sri Bebassari dalam keterangannya, Jumat (22/11).
Menurutnya, penanganan masalah sampah berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup. Jika kondisi lingkungan bersih dan sehat maka masyarakat pun akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Jika masyarakat sehat maka anggaran untuk sektor kesehatan juga menjadi berkurang.
Baca Juga: Ketujuh anak muda yang menjadi staf khusus Presiden Jokowi
Seperti diketahui, sektor kesehatan merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah. pelbagai upaya pun ditempuh untuk menekan pengeluaran di sektor kesehatan, salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
Karena itu, jasa pengelolaan sampah merupakan suatu investasi yang harus diterapkan. "Lihat saja mengapa kita mau membayar biaya yang cukup mahal untuk menginap di hotel. Salah satunya adalah kondisinya kamar dan toiletnya yang bagus dan nyaman," paparnya.
Sementara sejumlah pihak menyebut selain sebagai investasi, pengelolaan sampah juga harus dilihat sebagai suatu kedaruratan. Hal itu mengacu dari problem sampah di kota Bandung dan tertutupnya permukaan kali di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Begitu juga di Jakarta dimana sampah masih menjadi penyebab utama masalah banjir.
Sri juga menyatakan kalau biaya untuk penanganan masalah sampah cukup tinggi dan ini juga berlaku di negara-negara maju dalam menerapkan pengelolaan sampah. Perhitungan dana yang dibutuhkan bergantung pada volume sampah yang akan diolah dan teknologi yang diterapkan.
Untuk mengatasi tingginya biaya pengelolaan sampah, dia merujuk kebijakan yang dilakukan negara-negara seperti Singapura dan Jepang, dimana warganya membayar iuran untuk pengelolaan sampah. “Di Singapura, satu rumah tangga membayar sekitar 200 ribu rupiah setiap bulan, maka tidak heran sampah bisa dikelola dengan sangat baik. hal ini juga bisa diterapkan di kota-kota besar di Indonesia," jelas Sri.
Sri Bebassari juga mengingatkan kalau masalah pengelolaan sampah harus ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten dengan sampah sehingga hasilnya memuaskan. “Jangan sampai ada pihak yang baru memiliki sedikit pengetahuan soal sampah tapi sudah bicara seolah-olah sangat paham soal sampah. Masalah ini harus ditangani oleh pihak yang sangat kompeten karena soal sampah itu cukup rumit," jelasnya.
Baca Juga: Ingin Berkemah di Punti Kayu, Palembang? Jangan Lupa Bawa 5 Perlengkapan Ini!
Menurut wanita yang sudah puluhan tahun bergelut dengan masalah sampah, keberhasilan penanganan masalah sampah juga akan berdampak positif bagi sektor lainnya.
Adapun efek yang ditimbulkan adalah hasil pengelolaan sampah itu bisa dijadikan bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) dan kompos untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. “Jadi, benefit yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah sampah juga bisa dirasakan sektor lainnya," jelasnya.
PLTSA sendiri dinilai cocok untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah satu alternatif sumber energi. Sri sendiri mengaku menjadi salah satu tim dalam pembuatan feasibility study penerapan PLTSA.
