Reporter: Noverius Laoli | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Terpilihnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), tidak serta merta membuat posisi Menteri Keuangan langsung lowong. Pasalnya, meskipun secara de facto Agus Marto sudah menjadi Gubernur BI, tetapi secara de jure masih harus menunggu pelantikan dan serah terima jabatan.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha memastikan, posisi Menteri Keuangan tidak akan mengalami kekosongan pasca terpilihnya Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Sentral. "Saya kira demikian, artinya masih menjalankan tugas sebagai menkeu. Posisi itu (menkeu) tidak akan kosong," tegas Julian saat dihubungi, Rabu (27/3).
Julian menjelaskan, posisi menkeu itu sedang dalam pertimbangan presiden SBY. Meskipun sudah memiliki nama pengganti Agus Marto, tapi presiden belum menetapkan siap yang akan menjadi pengganti Agus. "Siapa nanti yang akan menjadi pengganti pak agus di pos menkeu itu akan kita bahas setelah presiden menetapkan nanti siapa menkeu yang baru," ujarnya.
Menurut Julian, Agus nantinya akan bertemu dengan SBY untuk membahas beberapa hal, khususnya usulan dalam proses pemilihan penggantinya sendiri. Julian menduga, pertemuan mungkin berkaitan juga dengan tugas-tugas Agus Marto di kementerian keuangan yang sekarang masih dijabatnya.
Tugas-tugas tersebut nanti akan dibicarakan Agus Marto ke Presiden termasuk tugas-tugas yang hendak dilanjutkan oleh menkeu baru. Hal yang sama juga dikatakan Firmanzah, staf khusus presiden bidang ekonomi.
Firmanzah bilang, posisi menkeu saat ini masih dijabat Agus Marto sampai SBY menetapkan dan mengumumkan nama menkeu baru. "Masih aktif sampai nanti ada presiden akan menyampaikan," ujarnya.
Firmanzah enggan mengungkapkan siapa calon terkuat yang akan menduduki lapangan banteng setelah Agus pindah ke Gedung BI. Ia meminta agar masyarakat menunggu saja pada waktunya, Presiden pasti mengumumkannya.
Berdasarkan isu yang beredar, ada lima nama yang bersaing menjadi menkeu. Mereka adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Gubernur BI Darmin Nasution, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Chatib Basri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
