CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.018,99   5,77   0.57%
  • EMAS992.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.20%
  • RD.CAMPURAN 0.04%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.12%

Investasi Padat Karya Jadi Kunci Tekan Tingkat Pengangguran Terbuka


Selasa, 10 Mei 2022 / 17:41 WIB
Investasi Padat Karya Jadi Kunci Tekan Tingkat Pengangguran Terbuka
ILUSTRASI. BPS melaporkan tingkat pengangguran terbuka nasional pada Februari 2022 sebesar 5,83%.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat pengangguran terbuka nasional pada Februari 2022 sebesar 5,83%. Angka ini menurun dibanding periode sama tahun lalu sebesar 6,26%.

Meski turun, sebagian besar provinsi di Indonesia masih mencatatkan tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional. Adapun provinsi tersebut diantaranya Aceh (5,97%), Sumatera Barat (6,17%), Kepulauan Riau (8,02), DKI Jakarta (8,00%), Jawa Barat (8,35%), Banten (8,53%), Kalimantan Timur (6,77%) dan Maluku (6,44%).

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika dilihat dari beberapa provinsi yang mempunyai angka tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi adalah provinsi yang secara historis (setidaknya dalam tiga tahun terakhir) merupakan wilayah yang memang mempunyai angka tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional.

“Sebagai contoh misalnya Banten, pada Agustus 2019 mempunyai angka tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,11%. Padahal angka tingkat pengangguran terbuka nasional pada saat itu mencapai 5,23%. Wilayah yang lain hampir mempunyai tren yang mirip,” ujar Yusuf kepada Kontan.co,id, Selasa (10/5).

Baca Juga: Kinerja Ekonomi Kuartal I-2022 Tumbuh Kuat, Prospek ke Depan Semakin Solid

Yusuf mencontohkan, misalnya pada daerah Banten salah satu permasalahannya adalah banyaknya relokasi pabrik yang tadinya berada di wilayah Banten namun secara bertahap pindah ke daerah lain. Sementara untuk kasus DKI Jakarta misalnya, salah satu alasannya adalah karena tingginya arus urbanisasi masyarakat yang mengadu nasib di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, menurutnya, solusi diperlukan dari level pusat maupun daerah. Di level pusat tentu merancang kebijakan peningkatan skill tenaga kerja menjadi diperlukan agar angkatan kerja, baik itu eksisting maupun angkatan kerja baru, bisa masuk segera ke pasar tenaga kerja yang tersedia.

Sementara untuk daerah, kata Yusuf, bisa dilakukan dengan merancang insentif investasi bagi calon investor agar bisa masuk berinvestasi terutama ke sektor lapangan usaha yang sifatnya padat karya seperti industri manufaktur.

“Tentu hal ini bisa dilakukan setelah sebelumnya pemda yang dimaksud memperbaiki iklim investasi di daerah masing-masing dan juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Baca Juga: Tingkat Pengangguran di Indonesia Masih Tinggi, Ini Saran Ekonom

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×