Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan.
Hal itu untuk menggenjot inklusi keuangan Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Tahun 2019 lalu indeks inklusi keuangan Indonesia masih sebesar 76,19%.
Baca Juga: IPW nilai 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin belum tunjukkan gebrakan pemberantasan korupsi
Sementara beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara sudah lebih dari 80%. Antara lain Singapura mencapai 98%, Malaysia 85% dan Thailand 82%. "Artinya kita masih di bawah mereka sedikit," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (28/1).
Jokowi bilang perluasan itu harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu lembaga keuangan mikro pun harus dimanfaatkan untuk menyentuh masyarakat yang tak tersentuh oleh lembaga perbankan.
Selain itu keuangan digital juga harus didorong sebagai bentuk perluasan. Perluasan industri keuangan menggunakan internet dibutuhkan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.
Baca Juga: Pertumbuhan uang kartal tahun lalu turun, ini kata sejumlah ekonom
"Hal ini juga didukung oleh tingkat penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi yaitu 64,8% atau kurang lebih 170 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia," terang Jokowi.
Teknologi finansial bisa menjadi alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat. Pembiayaan teknologi finansial mencapai outstanding pinjaman kredit sebesar Rp 12,18 triliun.
Sektor jasa keuangan non bank harus digali ke depannya. Namun, perlindungan nasabah dan konsumen harus diperhatikan karena kepercayaan merupakan hal penting bagi industri keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
