Reporter: Choirun Nisa | Editor: Dessy Rosalina
JAKARTA. Menteri Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan memfokuskan sisa tahun 2017 ini kepada sepuluh program prioritas pembangunan. Sepuluh program prioritas ini disampaikan dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
"Berikut kami jelaskan sepuluh prioritas program Kemenko tahun ini," ujar Darmin.
Pertama, menyiapkan roadmap e-commerce di Indonesia dan tahapan pelaksanaannya bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.
Kedua, Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Tahun ini, capaian indeks keuangan inklusif sebesar 60%. Menurut World Bank Group Financial Inclusion Index, indeks keuangan inklusif mencapai 36% dan ditargetkan pada 2019 mencapai 75%. Oleh karenanya, pemerintah mentargetkan untuk menaikkan asumsi indeks keuangan inklusif ini 8% per tahun.
Ketiga, Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Darmin, hingga kini penyaluran KUR tahun ini sudah mencapai 31% dari target sebenarnya, yakni 40% dari Rp 110 triliun. Menko optimis target 40% dapat disalurkan dan tidak hanya untuk perdagangan, tetapi juga untuk kegiatan produksi.
Keempat, stabilisasi harga pangan. Menko akan berkoordinasi dengan menteri perdagangan, menteri perekonomian kemaritiman, dan menteri pertanian terkait pasokan dan harga pangan ini.
Kelima, Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Menko menjanjikan paket kebijakan ke 16 dapat diterbitkan dalam tiga minggu ke depan.
Keenam, perbaikan peringkat Ease of Doing Business (EODB ) dan daya saing. Tahun lalu Indonesia naik peringkat dari 106 ke 91, tahun ini, Darmin menjanjikan perbaikan rangking atau minimal sama dengan tahun lalu.
Ketujuh, kebijakan pemerataan ekonomi. Menko berfokus dengan agraria, pendidikan, dan vokasional, terutama penciptaan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, serta aspek lain mnyangkut usaha rakyat.
Kedelapan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah akan menyasar pengembangan dua KEK yang sudah beroperasi dan 9 KEK yang sedang dalam proses pembangunan.
Kesembilan, Fasilitasi Persiapan Proyek Prioritas melalui KPPIP. Pemerintah miliki 245 proyek strategis nasional dan dua proyek tambahan yang harus diselesaikan, yakni Program Listrik 35.000 MW dan program industri pesawat terbang jarak menengah.
Kesepuluh, Koordinasi Percepatan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Hingga kini, Menurut Darmin, Indonesia belum memiliki satu peta untuk Indonesia dengan skala yg sama dengan batas wilayah dari desa hingga ke provinsi. Untuk ini, Menko akan bekerjasama dengan badan informasi geospasial dan membuat akses peta yang terbuka, kecuali untuk beberapa hal tertentu yang harus melalui perijinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
