Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kementerian Koordinator (Kemko) bidang Perekonomian mengajukan pagu indikatif awal di RAPBN 2018 pada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp 383,2 miliar. Di samping itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution juga mengajukan tambahan dana Rp 150 miliar dalam pagu indikatif 2018.
Maka, total pagu anggaran yang diajukan Kemko Perekonomian sebanyak Rp 533,2 miliar. Jumlah tersebut meningkat sekitar 6 % dibanding pagu anggaran tahun 2017, yakni Rp 506 miliar. "Tambahan anggaran ini sudah diusulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Bappenas," ujar Darmin saat rapat kerja di Banggar DPR RI, Rabu (14/6).
Ia menjelaskan, tambahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengawal optimalisasi program pembangunan dan ragam paket kebijakan, antara lain percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta (one map policy), kebijakan pemerataan ekonomi, pencapaian target strategi nasional keuangan inklusif, serta pemeliharaan dan operasional Gedung Ali Wardhana.
Tak hanya untuk optimalisasi program dan aneka paket kebijakan, Darmin juga memaparkan bahwa Kemko Perekonomian mendapat sejumlah tambahan tugas dari Presiden Jokowi. Sejumlah tambahan tugas tersebut yakni peta jalan e-commerce, stabilitas harga pangan, koordinator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), koordinator Ease Of Doing Businness (EODB), serta penguatan daya saing nasional.
Darmin menjelaskan, alokasi anggaran tahun ini dan tahun 2018 fokusnya masih sama, yakni pada proyek infrastruktur. "Karena infrastruktur kita sudah sangat tertinggal dengan negara lain," ungkap Darmin.
Ia menjelaskan ke depannya, pemerintah akan fokus pada belanja modal dan kemungkinan akan melakukan efisiensi pada belanja operasional yang dianggap tidak penting.
Menurut Darmin, perbaikan infrastruktur menjadi salah satu sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. "Meski bukan penyebab satu-satunya, tapi paling tidak proyek infrastruktur bisa menyerap tenaga kerja dari kalangan menengah dan menekan angka pengangguran kita," paparnya.
Berdasarkan data Kemko Perekonomian, penyerapan anggaran dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2014 penyerapan anggaran sebesar Rp 69,8%, tahun 2015 sebesar 70,63% dan penyerapan anggaran pada tahun 2016 sebesar 95,4%. Darmin berharap pada tahun ini, anggaran bisa terserap maksimal seiring dengan berjalannya berbagai program pembangunan dan paket kebijakan.
Dalam rapat pengajuan pagu anggaran hari ini (14/6), Banggar DPR RI sepakat untuk menyetujui alokasi anggaran yang diajukan oleh Kemko Perekonomian. Dengan catatan, beragam kegiatan prioritas tersebut bisa memberikan hasil yang maksimal bagi kinerja perekonomian.
"Sementara ini sudah disetujui alokasi pagu anggarannya. Tapi untuk ketok palu berapa anggaran pastinya masih nanti, setelah Agustus," terang Lukita Dinarsyah Tuwo, Sekretaris Menko (Sesmenko).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
