Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
Sebab, lanjut Prianto, pemeriksaan Pajak sering kali menjadi momok bagi Wajib Pajak karena kasus-kasus yang sering muncul berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih bayar malah menjadi kurang bayar dengan jumlah yang signifikan.
Selain itu, menurutnya dari sisi pemerintah, pemeriksaan lapangan juga menjadi satu-satunya cara untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan kesesuaian antara permohonan dengan realisasi.
“Akan tetapi, perilaku oknum pemeriksa kadangkala membuat Wajib Pajak mati gaya untuk menyediakan dokumen pendukung atau malah Wajin Pajak disuruh membuktikan asumsi yang digunakan pemeriksa,” ujar Prianto.
Prianto bilang, sering kali, investor yang melakukan penanaman modal baru juga belum siap dengan kelengkapan dokumen pendukung sesuai kriteria yang dibutuhkan pemeriksa pajak.
Baca Juga: Pengamat: Belanja Perpajakan Tahun Ini Naik Jadi Rp 275 Triliun
Adapun, sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi insentif pajak untuk investor tidak terlalu besar dari rata-rata jumlah belanja perpajakan yang sebesar Rp 250 triliun per tahunnya.
Prianto mengatakan, kondisi pandemi yang berdampak pada sebagian sektor usaha juga menjadi salah satu faktor mengapa dunia usaha tidak memanfaatkan fasilitas tax holiday dan/atau tax allowance.
“Alih-alih akan melakukan penanaman modal baru, mereka harus berjuang untuk tetap bertahan dari badai Covid-19,” katanya.
Fleksibilitas menjadi salah satu prinsip penerapan suatu kebijakan. Tujuannya adalah agar kebijakan pemerintah bersifat adaptif. Jadi, pemerintah perlu menurunkan persyaratan nilai investasi bagi industri pionir agar investor lebih banyak tertarik mendapatkan fasilitas perpajakan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
