Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan melakukan sejumlah strategi untuk menjaga target inflasi volatile food sebesar 3% sampai 5% secara tahunan dan inflasi keseluruhan berapa pada level 3% plus minus 1% pada 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai target 3% plus minus 1% di tahun 2023 sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Antara lain memperkuat kebijakan, menjaga stabilitas makro ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas juga tentang volatile food yang utamanya di hari besar keagamaan.
Baca Juga: Jokowi Tak Masalahkan Menteri Erick Thohir dan Zainudin Amali Rangkap Jabatan
"Secara khusus kami berbicara mengenai ketersediaan beras dengan target volatile food 3% sampai 5%," ucap dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/2).
Pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan dengan akselerasi implementasi lumbung pangan, perluasan kerja sama antar daerah, memastikan akurasi data, ketersediaan pangan untuk mendukung pengendalian inflasi, memperkuat komunikasi, dan untuk mendukung ekspektasi dari inflasi masyarakat.
Dalam rangka komitmen seluruh pihak Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) akan menyelenggarakan rakornas pengendalian inflasi 2023 di bulan Agustus.
Selain itu, beberapa program inflasi yang akan dijalankan pada 2023, yaitu gerakan nasional pengendalian inflasi pusat yang didorong Bank Indonesia, di antaranya berbagai kegiatan pasar murah, kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian, dan digitalisasi.
Baca Juga: Kuota Terbatas! Program Kartu Prakerja dengan Skema Normal Dibuka Mulai Hari Ini
Adapun pada tahun lalu, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat (GNPIP) telah berhasil menurunkan inflasi dari 11,7% sampai 5,61% secara tahunan.
Tema GNPIP tahun ini, yakni sinergi dan inovasi untuk stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. "Ada kick off pada 5 Maret di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
