Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melaporkan sejumlah rencana kerja strategis di 2022.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengungkapkan, kinerja pertama yang akan ditingkatkan yakni dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) dengan mengimplimentasi pengasuransian BMN, perumusan strategi pemanfaatan aset untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, percepatan sertifikasi BMN berupa tanah di 32.208 bidang.
“Serta pengembangan dan branding marketplace aset Indonesia dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” tutur Rionald dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1).
Kedua, pengelolaan kekayaan negara lain, yaitu dengan meningkatkan tata kelola BMN hulu migas dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atau sertifikasi 240 bidang tanah. Kemudian, mengiventarisasi dan penilaian aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan PKP2B seluas 105.281 ha dan 76.915 line HBM.
Ketiga, pengelolaan investasi pemerintah dengan memonitoring dan evaluasi investasi kepada BUMN/Lembaga/Badan Layanan Umum (BLU), melanjutkan pemberian dukungan modalitas kepada BUMN.Lembaga untuk melaksanakan dan mendukung program prioritas nasional. Serta, menyusun roadmap BUMN dalam rangka meningkatkan optimalisasi pengelolaan BUMN.
Baca Juga: Target Sertifikasi tanah BMN di 2021 tercapai 101,19%
Keempat, meningkatkan pelayanan penilaian dengan mengimplementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pada pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa neraca aset dalam satuan mata uang disajikan setelah berkoordinasi dengan instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang keuangan.
“Penilaian SDA ini untuk menghitung nilai moneter dan usia cadangan yang dimiliki. Di 2022 ini direncanakan akan menilai potensi SDA kelautan dan perikanan,” imbuh Rionald.
Kelima, pengurusan piutang negara, yaitu dengan crash program keringanan utang di 2022 yang merupakan pemberian utang kepada UMKM dan debitur kecil sesuai amanat UU 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022 (1.500 debitur).
Kemudian, rekonsilikasi pemutakhiran data piutang negara pada kementerian/lembaga dan BUMN untuk menguatkan data base piutang negara sebagai tools untuk melakukan pengelolaan piutang negara, penyusunan PP tentang pengurusan piutang negara oleh PUPN, peningkatan koordinasi dengan penyerah piutang.
Keenam, mengadakan proyek digitalisasi lelang UMKM untuk memfasilitasi UMKM di Indonesia yang belum go digital. Juga dapat meningkatkan potensi pendapatan UMKM (700 risalah lelang).
Ketujuh, meningkatkan target penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar Rp 4,1 triliun.
Kedelapan, menambahkan pemantauan tahunan oleh unit-unit kepatuhan internal, melanjutkan pembangunan ZI (Zona Integritas ) , WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) kepada unit DJKN yang belum berpredikat ZI WBK. Lalu, memetakan hasil SPI 2021 per komponen sebagai bahan SPI 2022 dan melakukan sosialisasi kepada internal dan pengguna layanan DJKN.
“Lalu ada proyek strategis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan juga meningkatkan kualitas layanan dan dukungan anggaran,” imbuh Rionald.
Baca Juga: IKN Pindah Ke Kalimantan Timur, Aset Pemerintah di Jakarta Bisa Disewakan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
