Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Satu tahun berjalan, program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bermasalah. Pemerintah mencatat beberapa permasalahan penting yang mewarnai program kesehatan tersebut, salah satunya kesalahan klaim.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil mengatakan, salah satu penyimpangan mendasar yang ditemukan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan adalah praktik curang yang dilakukan sekelompok masyarakat. Berdasarkan temuan pemerintah, ada masyarakat tertentu yang memanfaatkan program BPJS Kesehatan untuk menyembuhkan penyakit mereka saja, setelah itu mereka tidak bayar iuran lagi.
"Ada semacam moral hazard yang terjadi dan ini harus segera dibenahi," kata Sofjan di Jakarta (5/1).
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Akmal Taher menjelaskan, masalah lain yang juga mewarnai program BPJS Kesehatan adalah adanya salah klaim dari pihak rumah sakit. Salah klaim tersebut menyebabkan klaim yang diajukan pihak rumah sakit lebih tinggi dari yang seharusnya.
Akmal bilang, saat ini pihaknya belum tahu pasti kesalahan tersebut disebabkan oleh unsur kesengajaan atau tidak. "Belum tentu sengaja dan tahun pertama kan baru sosialisasi, tahun 2015 akan dipertegas sudah disiapkan instrumen pengawasannya, mana yang dianggap bandel klaimnya di luar kebiasaan akan ditindak," katanya.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, dari sisi pelayanan, khususnya ke masyarakat miskin penerima bantuan iuran (PBI), pelayanan BPJS Kesehatan juga belum memuaskan. Permasalahan tersebut salah satunya bisa dilihat dari sikap rumah sakit yang mencari alasan untuk tidak melayani warga miskin penerima bantuan iuran.
"Alasannya macam- macam, kamar penuh tapi ketika dicek banyak yang kosong seperti kasus yang terjadi di Cengkareng, dan banyak kasus lainnya," kata Timboel dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkannya di Jakarta pekan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
