Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kemacetan di Jakarta akhir-akhir ini semakin menggila. Kamacetan tidak hanya dikeluhkan warga Jakarta atau pengusaha yang kehilangan waktu produktif, tetapi juga dikeluhkan oleh sejumlah tamu negara.
Tidak terkecuali para duta besar negara Uni Eropa saat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (12/11).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam juga mengaku gerah dengan kemacetan di ibukota. Terlebih, sejak diberlakukannya sterilisasi jalur busway dalam seminggu ini. Melalui akun twitternya @Dipoalam49, Seskab ikut urun rembug mengatasi kemacetan di Jakarta.
Diakui Dipo, kadang jalur busway lengang sementara jalur umum macet, sehingga orang tergoda melanggar untuk menggunakan jalur busway yang terlarang untuk kendaraan umum.
Terhadap hal itu, Dipo mengusulkan, jumlah bus Trans Jakarta yang lewat jalur busway dihitung simulasi operasinya minute by minute, sehingga waktu lengangnya terdeteksi baik.
Lalu, ada petugas lalu lintas yang bertugas buka-tutup jalur busway pada menit-menit yang lengang dibuka, lalu ditutup lagi kalau bus akan masuk/lewat.
Dipo juga menyoroti pembangunan jalan layang di Kampung Melayu-Tanah Abang yang mangkrak pembangunanya. “Bila ada masalah pertanggung jawaban keuangan dengan Pemda DKI yang lalu, dibuat saja batas auditnya,” saran Dipo seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (13/11).
Hasil audit oleh BPK, lanjut dia, menjadi tanggung jawab keuangan Pemda DKI yang lama dan yang baru beserta para kontraktornya jelas. Setelah itu pembangunannya dilanjutkan sampai tuntas.
Dipo juga mengingatkan. jasa kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) saat ini banyak kemajuan, masih bisa juga ditingkatkan lagi untuk kontribusi mengurangi kemacetan. “Ya ini urun rembug solusi,” paparnya.
Kali Ciliwung
Dipo juga mengusulkan, bila dikaji benar amdalnya dan memenuhi syarat, di atas kali Ciliwung, Galur, Kali Malang yang butek, dangkal, bisa juga ditambah jalan layang di atas kali-kali tersebut.
“Jalan layang di atas kali tidak perlu pembebasan tanah yang sering buat masalah untuk menambah jalan layang. Jadi, banyak alternatif solusi,” imbuh Dipo.
Dia yakin, Gubernur dan Wagub DKI serta Kementerian Perhubungan juga sudah memiliki banyak alternatif solusi. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk membantu bersama cari solusi, sehingga betul-betul bisa ditemukan solusi yang tepat.
“Pembangunan mall-mall baru di dalam kota bikin macet. Mall lama naikkan pajak, mall baru dibangun di luar kota, lalu beri insetif pajak,” tambah Dipo mengakhiri usulannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
