Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
"Karena selama ini rumah sakit-rumah sakit yang menjadi mitra BPJS itu mengeluh tagihannya itu bisa berbulan-bulan tidak dibayar dan itu mengganggu pelayanan oleh rumah sakit yang bersangkutan," katanya.
Tak hanya pembayaran klaim dengan tepat, Darul juga berpendapat BPJS Kesehatan harus melakukan pengawasan supaya pelayanan yang diberikan rumah sakit tersebut tetap berjalan dengan baik.
"Jadi kalau pembayaran tepat waktu itu kan ada wibawa sedikit dari BPJS Kesehatan untuk menegur rumah sakit yang pelayanannya jelek. Jadi hak rumah sakit dipenuhi, jadi kewajibannya bisa ditagih," ujarnya.
Lebih lanjut Darul pun berharap direksi BPJS Kesehatan yang baru terus memperhatikan soliditas manajemen juga komunikasi dengan mitra dan instansi terkait.
Baca Juga: BPJS Watch optimis melihat susunan direksi dan dewas BPJS Kesehatan
Dengan begitu, pelayanan akan membaik dan mendorong masyarakat untuk mengikuti program jaminan kesehatan, khususnya segmen peserta mandiri. Untuk mendorong kepesertaan ini, Darul juga meminta agar BPJS Kesehatan terus memperbaiki citra yang dimiliki.
"Image itu harus diperbaiki oleh BPJS. Jadi komunikasi diperbaiki sekaligus memperbaiki image tentang pelayanan BPJS," ujar Darul.
Adapun, Direksi BPJS Kesehatan untuk masa jabatan tahun 2021-2026 antara lain Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama, diikuti oleh 7 orang lain sebagai direktur yakni Andi Afdal, Arief Witjaksono Juwono Putro, David Bangun, Edwin Aristiawan, Lily Kresnowati, Mahlil Ruby, dan Mundiharno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
