Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
BANDUNG. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku nama Budi Gunawan diusulkan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas dasar rekomendasi Kompolnas. Namun pemilihan calon Kapolri tersebut tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hanya saja Jokowi enggan menjelaskan mengapa KPK dan PPATK tidak dilibatkan dalam pemilihan calon Kapolri. Padahal dalam pemilihan pejabat-pejabat lainnya, Jokowi selalu melibatkan KPK dan PPATK. "Nanti kalau saya jawab larinya ke tempat lain," ujar Jokowi, Senin (12/1) di Bandung.
Tidak jelas apa yang dimaksud Jokowi dengan lari ketempat lain tersebut. Yang jelas, saat ini proses pemilihan Kapolri saat ini sudah berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apalagi menurutnya roses pengusulan nama calon Kapolri sudah sesuai dengan proses yang seharusnya.
Seperti diketahui, diusulkannya calon tunggal Kapolri Budi Gunawan untuk menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Sutarman banyak disesalkan banyak pihak.Pasalnya, penunjukan Budi Gunawan tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Bahkan menurut Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Junto menyatakan, langkah ini juga mencederai asas profesionalitas, dan menjaga pemerintahan yang berintegritas. "Kita berharap Presiden Jokowi tidak sembarangan memilih Kapolri," ujar Emerson, kepada KONTAN, Minggu (11/1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
