Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Joko Widodo dan Jusuf Kalla memutuskan untuk mempertahankan jumlah kementerian yang ada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka ingin agar jumlah 34 kementerian tersebut dipertahankan agar kerja pemerintahannya bisa berjalan secara efektif.
Selain mengumumkan jumlah kementerian yang akan dibentuknya tersebut, Jokowi awal pekan kemarin juga memberikan sedikit gambaran mengenai orang yang akan duduk di kabinetnya tersebut. Menurutnya, kabinetnya seluruhnya akan berisi orang profesional.
Meskipun demikian, Jokowi membagi jenis orang yang akan duduk di kabinetnya tersebut menjadi dua. Profesional murni sebanyak 18, sementara itu profesional partai sebanyak 16 orang. Budiman Sudjatmiko, politisi muda PDIP membantah bahwa alokasi kementerian terhadap orang profesional partai yang dilakukan Jokowi tersebut dilakukan akibat praktik politik dagang sapi yang dilakukan oleh Jokowi untuk membayar dukungan yang telah diberikan partai pendukungnya.
Budiman mengatakan bahwa keberadaan orang profesional partai di Kementerian Jokowi memang diperlukan untuk membuat arah pembangunan Indonesia bisa berideologi. Oleh karena itulah, agar keberadaan orang profesional partai tersebut bisa benar- benar efektif dalam membuat arah pembangunan kabinet Jokowi- JK bisa berideologi Budiman menyarankan agar orang profesional partai tersebut ditempatkan di lima kementerian.
"Kementerian yang mengurusi agraria, maritim, pendidikan, desa dan ketenagakerjaan, menurut pandangan saya itu bagus diisi orang partai agar pembangunan kita punya arah dan ideologi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
