Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memutuskan tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk program perlindungan sosial dalam penanganan Covid-19. Tambahan anggaran sebesar Rp 39,19 triliun akan digunakan untuk sejumlah program.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf menyoroti adanya usulan tambahan penerima bansos bagi 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang merupakan usulan pemerintah daerah (Pemda). Ia meminta penambahan KPM sebaiknya dibicarakan dengan DPR terlebih dahulu.
“Jangan sampai bantuan ini justru tidak tepat sasaran seperti pengalaman tahun 2020. Meskipun kami menghargai niat baik pemerintah yang harusnya bukan hanya 5,9 juta KPM bahkan lebih, namun kita harus tetap cermat,” ujar Bukhori saat dihubungi, Minggu (18/7).
Baca Juga: Ada PPKM darurat, Paxel mencatat pertumbuhan pengiriman hingga 30%
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya akan memproses agar 5,9 juta KPM merupakan KPM yang berhak menerima bansos. Pihaknya juga tengah mengusulkan agar 5,9 juta KPM tambahan usulan pemda mendapat bantuan beras Bulog.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, usulan tambahan KPM tersebut adalah KPM yang bukan penerima kartu sembako dan diluar KPM bantuan sosial tunai (BST) yang tercatat saat ini.
“Mereka akan mendapatkan (bansos selama) 6 bulan, masing-masing (KPM) Rp 200.000 per bulan nya, sehingga anggarannya adalah Rp 7,08 triliun,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, pada tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 28,31 triliun untuk program keluarga harapan (PKH) dengan sasaran sekitar 10 juta KPM (sekitar 40 juta orang).
Alokasi anggaran program kartu sembako semula Rp 42,37 triliun untuk 18,8 juta KPM (sekitar 75,2 juta orang). Besaran manfaat sebesar Rp 200.000/bulan. Kemudian, pemerintah memutuskan tambahan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun untuk tambahan besaran manfaat pada bulan Juli dan Agustus sebesar masing-masing Rp 200.000/bulan. Jadi, alokasi anggaran untuk program kartu sembako menjadi Rp 49,89 triliun.
Baca Juga: Hore! Gubernur Anies Baswedan bagikan bantuan sosial tunai Rp 1,8 juta per KK besok
Lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran program bantuan beras Bulog sebesar Rp 3,58 triliun. Bantuan ini menyasar 28,8 juta KPM (sekitar 115,2 juta orang). Bantuan ini diberikan untuk penerima BST dan kartu sembako. Masing-masing KPM akan menerima 10 Kg beras.
Selanjutnya, pemerintah menambahkan alokasi anggaran untuk program kartu prakerja. Semula pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Kemudian ditambahkan anggaran Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta.
“Sehingga total anggaran menjadi Rp 30 triliun dan penerima 8,4 juta peserta. Berdasarkan beberapa survei menggambarkan bahwa program pra kerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah memutuskan perpanjangan subsidi kuota internet sampai Desember 2021. Subsidi ini ditujukan untuk 38,1 juta siswa/tenaga pendidik. Saat ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama terkait perpanjangan subsidi kuota internet tersebut.
“Kami sudah mengalokasikan Rp 5,54 triliun untuk meng-cover sampai dengan bulan Desember nanti. Sehingga totalnya nanti menjadi Rp 8,53 triliun dari alokasi semula yang sekitar Rp 3 triliun,” tutur Sri Mulyani.
Pemerintah juga akan melanjutkan program diskon listrik hingga Desember 2021. Sasaran program ini menyasar 32,6 juta pelanggan dengan alokasi awal anggaran mencapai Rp 7,58 triliun. Pemerintah menambahkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,91 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp 9,49 triliun.
Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 420 miliar untuk program bantuan rekmin biaya beban/abonemen sampai dengan Desember 2021. Program ini menyasar 1,14 juta pelanggan. Sehingga total anggaran untuk program tersebut menjadi Rp 2,11 triliun.
Selanjutnya: Berikut poin penting PMK 69/2021 tentang pengelolaan dana desa untuk penanganan Covid
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
