kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini fokus Kemenkeu yang akan di lakukan tahun depan


Minggu, 19 Juli 2020 / 18:48 WIB
Ini fokus Kemenkeu yang akan di lakukan tahun depan
ILUSTRASI. Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik ANTARA FOTO/M Ibnu Chazarfoc.


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia (World Bank) di laporannya yang bertajuk Indonesia Economic Prospects memprediksi, pandemi Covid-19 bisa menambah tingkat kemiskinan Indonesia di kisaran 8,2% sampai dengan 9%. 

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, untuk memitigasi hal tersebut pada tahun depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan sejumlah reformasi. 

Baca Juga: IMF: Bila tak diberi insentif, UMKM bisa rugi 12% di tahun ini

"Intervensi kebijakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 antara lain fokus pada reformasi di bidang kesehatan, pendidikan, serta industri," ujar Yustinus kepada Kontan.co.id, Minggu (19/7). 

Yustinus menjelaskan, diharapkan sektor-sektor tertentu bisa menjadi penopang dari pemulihan perekonomian di tahun depan. Khususnya, untuk sektor padat karya dan sektor multiplier effect. Selain itu, kata Yustinus, beberapa stimulus fiskal juga masih akan dilanjutkan setidaknya pada semester 1 tahun 2021. 

Sebelumnya, Kemenkeu memproyeksi memasuki tahun 2021 kondisi perekonomian nasional diperkirakan akan mulai pulih. Kebijakan new normal ditambah dengan faktor base effect yang rendah di 2020 mendorong kinerja perekonomian tumbuh tinggi di 2021 pada kisaran 4,5% - 5,5%. 

Baca Juga: IMF: Tindakan cepat G20 akan jadi kunci penyelamatan ekonomi dunia dari resesi

Angka basis yang rendah menyebabkan berbagai komponen pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi, investasi, ekspor dan impor bisa tumbuh tinggi di atas rata-rata pertumbuhan pada periode normal. 

Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan melambat karena adanya keberlanjutan kebijakan countercyclical yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan pada saat penanganan pandemi di tahun 2020. Adapun dukungan APBN dalam bentuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial juga masih akan terus berlanjut, guna menambah kecepatan pemulihan konsumsi di masyarakat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×