Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyebutkan, terdapat enam target yang sudah ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan akan dilaksanakan pada 2023.
Pertama, KemenKopUKM menargetkan rasio kewirausahaan yang pada 2023 diharapkan sebanyak 3,2%.
"Saya berharap, pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, mempunyai kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kewirausahaan," kata Arif dalam keterangan tertulis, Jumat (14/10).
Kedua, Koperasi dan UMKM (KUMKM) ditargetkan berkontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 5,4%. Untuk itu, perlu terus diupayakan peningkatan kapasitas dan omzet koperasi, sehingga sumbangan terhadap PDB meningkat.
Baca Juga: Bermitra dengan Perusahaan Besar jadi Opsi UMKM Masuk Supply Chain
Target-target lainnya pada 2023 adalah rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 21,44 %, proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 29,27%, pertumbuhan wirausaha 2,74%, penumbuhan startup 2800 unit, hingga penumbuhan koperasi modern sebanyak 340 unit.
"Sekarang, koperasi modern sudah 120 unit. Artinya, butuh sinergi antara APBN dan APBD. Kegiatan yang ada di pusat bisa direplikasi agar sama-sama menambah jumlah koperasi modern di seluruh Indonesia," kata Arif.
Kemudian kegiatan prioritas pada 2022 akan tetap dilanjutkan pada 2023. Misalnya, kegiatan pendataan lengkap KUMKM. Kegiatan prioritas lainnya yang akan dilanjutkan pada 2023 adalah pengelolaan terpadu UMKM, hingga penumbuhan wirausaha produktif.
"Ini tentu membutuhkan dukungan dari Pemda untuk mengarahkan anggarannya dalam meningkatkan wirausaha produktif," kata Arif.
Ia menyatakan mengenai redesain Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) akan tetap dilanjutkan pada 2023.
Baca Juga: Ketersedian Bahan Baku dan Barang Impor Ilegal Jadi Tantangan UMKM
Hal lain di luar kegiatan prioritas di 2022, Arif menyebutkan ada juga kegiatan lain yang akan dilakukan pada 2023. Diantaranya, peningkatan akses perluasan pasar dan digital. Terutama, belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM agar terus mendapat pengawalan.
"Ada juga peningkatan akses UMKM terhadap infrastruktur publik hingga akses pembiayaan untuk UMKM yang pada 2024 ditargetkan mencapai 30%," kata Arif.
Begitu juga dengan peningkatan kemitraan strategis, baik dengan BUMN, BUMD, dan swasta, akan dilanjutkan pada 2023. Untuk kemitraan strategis ini akan diarahkan untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
