/2014/03/27/1611394661.jpg "Ini dua kebijakan prioritas terkait UU Perdagangan")
Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah disahkan pada Februari lalu. Namun, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir pada Oktober mendatang, membuat Kementerian Perdagangan harus mengebut penerbitan aturan turunan untuk UU tersebut.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Gunaryo, ada dua kebijakan terkait UU Perdagangan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
Pertama, peraturan pemerintah mengenai e-commerce dan kedua adalah peraturan presiden tentang pengendalian kebutuhan pokok dan barang penting.
“Kedua peraturan itu menjadi prioritas, karena melihat perkembangan saat ini. Kedua peraturan itu mendesak untuk segera dibuat aturan turunannya,” ujar Gunaryo saat media gathering di Ciawi, Bogor, Sabtu (12/4).
Gunaryo mengatakan, pertumbuhan e-commerce atau bisnis online di Indonesia sangat tinggi. Sekitar 300% lebih cepat daripada pertumbuhan transaksi dengan menggunakan uang tunai.
Gunaryo mengatakan, untuk UU perdagangan ini akan dibuat 9 peraturan menteri, 14 peraturan presiden, dan 20 peraturan menteri perdagangan. Targetnya, semua aturan turunan itu bisa selesai dalam dua tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
