Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan indikator makro ekonomi beserta rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dengan telah mempertimbangkan kondisi perekonomian di tahun depan.
Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dipatok sebesar 5%-5,5% year on year (yoy), inflasi 3%, nilai tukar rupiah Rp 14.350 per dollar Amerika Serikat (AS), suku bunga SUN 6,82%, harga minyak US$ 63 per barel, lifting minyak 703 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.035 setara barel per hari,
Sementara itu, postur APBN 2022 ditetapkan dengan target pendapatan negara Rp 1.840,7 triliun, belanja negara Rp 2.708,7 triliun, dan rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,85% atau setara Rp 868 triliun.
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka 5,5%-6,3%, tingkat kemiskinan 8,5%-9%, serta rasio gini 0,376-0,378.
Baca Juga: Inilah strategi Jokowi untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5% di 2022
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan catatan dan penegasan kepada pemerintah agar kerangka kebijakan RAPBN tahun 2022 dapat menjawab tantangan tahun 2022.
Oleh karenanya, Said merekomendasikan lima hal penting, sehingga target RAPBN 2022 secara obyektif memang sangat realistis.
Pertama, target indikator APBN 2022 tersebut di atas, pada tahun 2022 diasumsikan pemerintah berhasil mengendalikan pandemi covid19. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki waktu hanya satu semester untuk menaklukkan pandemi.
Padahal tantangan kita menghadapi pandemi covid19 masih sangat besar, misalnya target realisasi vaksinasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju, target testing dan tracing yang masih rendah dan naik turun, kecukupan fasilitas kesehatan, khususnya di luar Jawa yang masih rendah.
“Saya mengharapkan segenap kementerian/lembaga, termasuk pemda terkait hal ini meningkatkan kinerjanya,” kata Said dalam keterangannya, Senin (16/8).
Kendati demikian, Said tidak memungkiri Covid-19 masih menjadi sumber ketidakpastian terbesar atas situasi ekonomi ke depan. “Pandemi covid19 menjadi game changer, bisakah kita lalui pada tahun 2021, tentu sangat bergantung kinerja kita selama enam bulan kita ke depan,” kata Said.
Kedua, target pertumbuhan PDB tahun 2022 sebesar 5%-5,5% bisa diraih bila pada tahun inipertumbuhan PDB Indonesia minimal 3%. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki sisa dua kuartal untuk mempertahankan pertumbuhan PDB pada zona positif minimal 3% sebagai baseline.
Atas perhitungan tersebut, Said memperkirakan kuartal III-2021 akan mengalami kontraksi sekitar 1,7%-2,2% akibat PPKM yang menekan sektor riil. Selanjutnya, pada kuartal IV-2021, pemerintah harus bisa minimal mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%.
Ketiga, pemerintah perlu melakukan transformasi UMKM menghasilkan produk ekspor, sebab mesin ekonomi Indonesia adalah sektor UMKM (61% PDB). Negara tujuan ekspor juga perlu ditingkatkan, agar tidak hanya bertumpu pada kawasan ASEAN pada tahun lalu sebesar 22%.
“Kita perlu meningkatkan kinerja ekspor seiring perbaikan ekonomi dikawasan di zona Amerika, Eropa dan Tiongkok. Kontribusi ekspor kita tahun 2020 ke Amerika Serikat (12%), Tiongkok (19,4%) dan Eropa (8,7%),” ujar Said.
Said bilang kinerja ekspor diketiga kawasan tersebut perlu ditingkatkan, langkah ini sekaligus memanfaatkan momentum bila The Fed melakukan kebijakan tapering off pada Oktober 2021 nanti. Sehingga walaupun kurs rupiah tertekan, tetapi devisa meningkat karena kinerja ekspor yang baik.
Keempat, pemerintah melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM, khususnya pendidikan dan kesehatan.
“Sebab pandemi Covid-19 membuka mata kita atas keadaan didaerah yang lemah pada sisi ketersediaan dukungan fasilitas kesehatan, serta akselerasi lulusan pendidikan pada angkatan kerja kita yang masih lambat, sejak pelaksanaan undang undang pendidikan tahun 2003, angkatan kerja kita hingga kini sebanyak 55% lulusan SMP. Kita perlu percepat transformasi SDM di daerah,” ujar Said.
Di sisi lain, untuk Dana Transfer Khusus (DTK) pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan.
Selain itu, memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan Covid-19, dan mendukung sektor prioritas.
“Saya merekomendasikan agar setidaknya 40% DTK dan DD dipersiapkan minimal 3 tahun kedepan untuk program ketahanan pangan, khususnya yang di topang oleh daerah. Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan kemandirian kebutuhan pangan hewani,” ucap Said.
Kelima, pemerintah perlu disiplin dalam menjaga target defisit APBN, sebab pada tahu 2022 ini adalah tahun terakhir pemerintah dapat melebarkan defisit lebih dari 3% PDB.
Oleh sebab itu, mengantisipasi pernerimaan perpajakan kita pada tahun 2022 tidak tercapai, pemerintah perlu mengoptomalisasi kreativitas pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan utang.
Menurutnya, tingginya tingkat bunga yang harus kita bayar setiap tahun sekitar Rp 300 triliun memangkas ruang fiskal kita cukup signifika. Said menyarankan langkah kreatif perlu ditempuh dengan mengoptimalisasikan kontribusi deviden BUMN, dan investasi.
“Saatnya pemerintah meminta kontribusi atas pembentukan Lembaga Pengelola Investasi,” ucap Said.
Selanjutnya: Berikut pidato lengkap Jokowi soal RAPBN 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
