Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan sejumlah pertanyaan untuk dipikirkan bersama demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin baik di masa depan. Di antaranya, bagaimana menjaga stabilitas politik di era kebebasan multipartai sekarang ini.
"Terlalu menjaga stabilitas politik, maka demokrasi akan mati. Tapi jika dibiarkan, akan menjadi lautan ketidakberaturan dan ketidaktertiban. Indonesia akan menjadi negara yang anarkistis," kata Presiden SBY saat menghadiri Kongres Kebangsaan di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12) siang.
Ada 13 pertanyaan refleksi yang disampaikan SBY pada kesempatan itu.
1. Sistem presidensial dan sistem parlementer seperti apa yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Tentu kedua sistem pemerintahan itu memiliki karakteristik masing-masing, ada plus dan minusnya, yang penting yang mau kita pilih apa sekarang ini, jangan campur-campur, nanti semakin sulit.
2. Check and balances, harus setara eksekutif, legislatif, yudikatif. Ataupun elemen-elemen kelembagaan negara yang lain, dalam satu harmoni, check and balances dalam arti yang luas, SBY bilang tidak boleh yang satu merasa superior kemudian menganggap yang lain kurang penting.
3. Bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah. Menurut SBY, yang penting dalam pembagian kekuasaan ini adalah ada pembagian wewenang yang adil dan tepat.
"Mana itu kekuasaan milik pusat dan mana milik provinsi serta milik kabupaten dan kota, itu juga pekerjaan rumah kita yang harus dilakukan," tuturnya.
4. Bagaimana hubungan negara dan rakyat. Apakah Indonesia akan kembali ke era pemerintahan otoritarian, negara kuat menjadi polisi bagi rakyatnya. Tapi SBY tegaskan bahwa yang penting adalah stabilitas terjamin, keamanan nasional terjamin. Atau memberikan ruang dan peran yang lebih luas kepada rakyat dan masyarakat. Dengan demikian, lebih sehat dan kalau ada apa-apa, rule of law yang ditegakkan.
"Jadi bukan tangan-tangan, kekuasaan yang mendisiplinkan masyarakat. Tapi selalu menegakkan rule of law, dan satu harmoni, antara peran negara dan rakyat. Mari kita rumuskan dengan baik ke depan. Dan itu juga bagian dari apa yang ingin saya sampaikan, apa yang menjadi cita-cita dari forum pemred ini," terang Presiden.
5. Apa pilihan sistem dan kebijakan dasar ekonomi Indonesia. Yang jelas Indonesia tidak akan menganut yang disebut dengan kapitalisme yang fundamental, semua diserahkan pada pasar. Ekonomi Indonesia juga bukan ekonomi komando, semua dikontrol oleh negara dan menurut SBY hal itu tedak sehat serta tidak akan efisien.
"Tapi kita harus menyadari mekanisme pasar yang efisien dan peran pemerintah yang tepat itu dua-duanya diperlukan, agar keadilan tetap terjaga, tapi ekonomi juga terus tumbuh, sehingga membawa manfaat bagi rakyat kita," imbuhnya.
6. Hubungan internasional seperti apa yang dianut Indonesia. Para pendiri bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta mewarisi politik bebas aktif dan hal itu masi berlaku. Kemudian, di era sekarang ini, pemerintah SBY menambahkan lagi menjadi zero enemy, million friends.
"Kalau tidak mengganggu bangsa Indonesia, kami tidak megganggu. Saya kira itu yang patut kita pikirkan bersama," kata SBY.
7. Melihat kembali sistem pemilihan kepala daerah, apakah secara langsung atau tidak langsung melalui DPRD. Namun harus bisa dijamin bisa lebih baik dari sekarang, khususnya meminimalisir terjadinya politik uang. Intinya, bagaimaan rakyat bisa memilih pemimpinnya secara benar dan tepat.
8. Hak dan kewajiban setiap warga negara harus berimbang, dan tidak boleh hanya menuntut hak tapi lupa kewajiban. Bila terlalu mengandalkan hak kemerdekaan dan kebebasan tanpa tanggungajwab, maka hal itu tidak baik dan tidak harmonis. Setiap warga negara memiliki tanggungjawab membuat negara teduh, kehidupan yang tertib, yang membawa ketentraman bagi semua.
9. Sistem pengelolaan keuangan negara seperti apa yang paling tepat. Sekarang ini, Indonesia menganut sistem desentralisasi fiskal, dan bagi hasil. Negara harus memberikan anggaran bagi jalannya pembangunan dan berjalannya tugas-tugas pemerintahah. Nah perlu dipikirkan lagi seperti apa porsi pemerintah pudat dan daerah dalam pengelolaan uang negara. Sehingga anggaran bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat dan bebas dari penyimpangan.
10. Menciptakan iklim toleransi dan harmoni di masyarakat. Saat ini kerap terjadi konflik horizontal, konflik komunal. Bagaimana mengatasi kondisi itu, apakah tetap memilih mengandalkan penegakkan hukum dan pendekatannya harus hard power. Atau perlu memikirkan pendekatan lain dengan para pemuka agara, tokoh masyarakat dan para pemipin dareah.
11. Bagaimana menjaga stabilitas politik. Terlalu menjaga stabilitas politik, demokrasi akan mati, tapi bila dibiarkan akan menimbulkan ketidakteraturan, ketidaktertiban, maka Indonesia berpotensi menjadi negara anarkitis. Indonesia memerlukan sistem negara stabil.
"Kalau dulu dengan tangan yang kuat, dengan alat-alat yang kuat, tentu itu bukan pilihan kita di era sekarang ini. Tapi musti ada perangkat untuk membikin politik kita stabil," saran SBY.
12. Kepatuhan pada hukum. Kalau ada yang melawan hukum, maka hukum perlu ditegakkan. Harus dibedakan anara freedom of speech, dan freedom of assembly. "Kepatuhan pada rule of law, there is no freedom of action, tidak ada di negara mana pun, tolong dibaca, declaration of human right, tidak ada namanya freedom of action, bisa berbuat apa saja, melanggar hukum harus ditindak, tolong ini bersama-sama kita pahami," terangnya.
13, Permasalahan korupsi. SBY bilang, ini merupakan pekerjaan rumah yang utama, tantangan yang berat bagi bangsa Indonesia. Namun kendati begitu, SBY bilang Indonesia tidak perlu kecil hati, negara yang lain yang sudah ratusan tahun merdeka, memberantas korupsi, masih ada juga korupsi, banyak negara yang lebih challenging dalam pemberantasan korupsi. "Yang penting jangan pernah kita berhenti, terus menerus, kita, sistem kita masih bersih, itu adalah dafar dari saya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
