Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memobilisasi sejumlah alat berat untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Yang kemarin ini memang agak lebih parah. Jadi dari Ampenan, Senggigi, Pemenang, sampai Tanjung itu semua kena. Orang pergi semua dari situ karena (dekat) pantai, karena mungkin beliau takut tsunami,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang tadi malam baru meninjau NTB kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/8).
Menurutnya, ada beberapa jembatan yang harus diperbaiki, kemudian air juga sangat sulit di situ. Tapi Kementerian PUPR, sudah mulai mengebor air hari ini. “Ada beberapa sumur bor yang ada kita manfaatkan. Kemudian sanitasi sudah mulai dikirim, tadi sore sudah sampai di Bali karena kami kirim dari Bali dan dari Surabaya,” terang Basuki.
Mengenai pergerakan alat berat, Basuki bilang, pihaknya menyiapkan semua peralatan berat seperti eskavator yang sudah mulai berdatangan. Selain itu, Kementerian PUPR juga sudah memanggil beberapa kontraktor di NTB yang ada untuk meminjam eskavator.
“Kami manfaatkan dam truk dan eskavator yang ada di sana. BUMN juga ada disana, ada Hutama Karya,ada Nindya Karya yang sedang mengerjakan bendungan, bandara, jalan, kami fokuskan minta ke sana,” kata Basuki.
Ia menargetkan alat berat yang dikirimkan akan bisa sampai di lokasi-lokasi yang dibutuhkan di NTB pada Selasa ini, karena walaupun ada jembatan yang bukan putus tapi bergeser yang harus kita perbaiki, tapi ada jalan alternatifnya. “Jadi semua alat berat bisa sampai ke lapangan,” ujarnya.
Tapi saat ini, dirinya memprioritaskan untuk kesiapan air dan sanitasi. Dijelaskan Basuki, di Lombok Utara air tanah masih banyak disana. “Di Lombok Utara itu banyak air, jadi masih bisa dengan sumur bor. Kalau sumber air, saya kira masih ada, tinggal kita mendekatkan ke para pengungsi,” ujar dia.
Sementara untuk rumah-rumah warga yang rusak, di daerah di pesisir itu ada sekitar 29.000 jiwa. “29.000 jiwa kalau 1 kepala keluarga itu 5 orang itu berarti berapa ada 4.000 KK-5.000 KK. Kalau 70% saja itu rusak berat, berarti sudah ada 3.000 rumah – 4.000 rumah. Itu baru diperkirakan kasar. Nah ini nanti kebijakannya apakah semua Rp 50 juta masih akan diputuskan, dan itu dihitung dulu," imbuh Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
