Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) memaparkan, fokus kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) di tahun depan diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja.
Secara lebih khusus fokus kebijakan TKDD menjadi tiga hal. Diantaranya, yaitu upaya pemulihan ekonomi, sinergi TKDD dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam human capital development di bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan belanja infrastruktur daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberikan catatan terkait dengan peningkatan belanja infrastruktur daerah.
"Jika (belanja infrastruktur) di luar dari infrastruktur kesehatan dan pendidikan, dikhawatirkan utilitasnya akan rendah. Pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir juga terbukti belum mampu meningkatkan secara signifikan serapan tenaga kerja," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (29/5).
Baca Juga: Kemenkeu: TKDD 2021 berfokus pada pemulihan ekonomi
Bahkan, kata Bhima, ada banyak infrastruktur yang utilitasnya terlampau rendah dan berujung merugi. Menurut Bhima, daya beli masyarakat pasca pandemi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa masih butuh waktu untuk pulih.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak fokus kepada infrastruktur dulu. Bhima menjelaskan, akan lebih baik apabila pemerintah daerah dan pusat bersinergi untuk mendorong sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pertanian, dan sumber pertumbuhan baru di daerah.
Sumber pertumbuhan baru yang dimaksud Bhima adalah UMKM yang masuk ke dalam platform digital. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak lebih cepat kepada penyerapan tenaga kerja.
Dikarenakan pembangunan infrastruktur belum dirasa darurat, maka dari itu ia juga menyarankan sebaiknya alokasi belanja infrastruktur daerah di tahun depan ditiadakan saja. Lalu, sebaiknya pembangunan infrastruktur di daerah ini diundur sampai ekonomi kembali ke level sebelum pandemi melanda.
"Untuk mendorong ekonomi di daerah, misalnya pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan suntikan modal ke badan usaha milik daerah (BUMD). Kemudian BUMD menyerap produk UMKM lebih besar," kata Bhima.
Baca Juga: Ini upaya pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi di tahun 2021
Sebagai informasi, di dalam upaya peningkatan belanja infrastruktur daerah pada tahun depan, pemerintah akan melakukan pemanfaatan creative financing seperti pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, dan/atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama antardaerah, serta melakukan dukungan TKDD dalam pelaksanaan creative financing melalui skema pendanaan terintegrasi atau integrated funding.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
