Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menaikkan anggaran penanganan virus Corona (Covid-19) menjadi Rp 677,2 triliun. Adapun alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor.
Namun demikian, secara khusus anggaran biaya yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) adalah sebesar Rp 589,65 triliun atau tanpa memasukkan biaya di bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun.
Baca Juga: Inilah lima kelurahan di Kota Tangsel yang terbebas dari virus corona
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai, anggaran penanganan wabah Covid-19 harus disesuaikan dengan kondisi pandemi di dalam negeri dan harus diutamakan agar kurva penularannya cepat melandai.
"Kalau tidak, maka wabah ini akan semakin lama selesai dan artinya pemerintah perlu menggelontorkan dana lagi, sehingga biaya penanganan Covid-19 akan terus meningkat. Bukan hanya dari biaya keperluan medis, tapi juga biaya bantuan sosial (bansos) dan biaya pemulihan ekonomi," ujar Riza kepada Kontan.co.id, Kamis (4/6).
Riza menjelaskan, apabila menggunakan asumsi pandemi akan berlangsung cukup lama atau setidaknya sampai dengan kuartal III-2020, maka kemungkinan besar alokasi dana ini akan bertambah.
Pasalnya, proses pemulihan ekonomi tidak memakan waktu yang singkat. Selain itu, tidak ada yang dapat memastikan apakah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingkat pengangguran bisa cepat terserap kembali atau tidak.
Baca Juga: Kegiatan proses belajar mengajar di sekolah zona hijau covid-19 bisa dibuka kembali
Jika kondisi tersebut semakin parah, maka ada kemungkinan pemerintah perlu menambah anggaran untuk bansos. Di sisi lain, jika kasus terus bertambah maka biaya medis juga dipastikan akan banyak meningkat.
Untuk meningkatkan konsumsi, menurut Riza masyarakat perlu merasa aman dulu dari ancaman virus ini. Jika kondisi tersebut tercapai, maka konsumsi bisa mulai terdorong naik. Nah, untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat ini bisa didorong oleh kurva penyebaran yang bisa ditekan.
"Konsumsi bisa mengikuti ketika semuanya sudah lebih terkendali. Upaya meningkatkan konsumsi masyarakat saat ini memang agak sulit, apalagi tanda-tanda kapan akan pulih masih belum terlihat karena tambahan kasus Covid-19 masih terus meningkat," paparnya.
Kemudian, sejalan dengan kebijakan kenormalan baru (new normal) yang akan dilakukan pemerintah, maka ini akan menambah peluang pandemi bisa semakin lama selesai.
Baca Juga: SKK Migas berharap permintaan insentif dalam menghadapi Covid-19 disetujui pemerintah
Terkecuali, apabila pemerintah dapat memastikan masyarakat bisa disiplin menjalankan protokol kesehatan dan menahan mobilisasi mereka untuk berpindah antardaerah. Terutama dari daerah zona merah ke zona hijau yang pengendaliannya dirasa akan sulit.
Lebih lanjut Riza mencontohkan, pelaksanaan new normal di beberapa negara seperti Korea Selatan, Perancis, dan China malah semakin menunjukkan bertambahnya infeksi baru, atau gelombang kedua.
Padahal, tingkat kedisiplinan masyarakat di sana dalam menjalankan protokoler kesehatan sangat tinggi. Meskipun tidak berharap ini terjadi di Indonesia, tetapi tidak dapat dimungkiri kemungkinan itu pasti ada.
Baca Juga: Molor dari target awal, pemerintah siap terbitkan diaspora bond pada November 2020
"Hal ini juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Jika ini terjadi maka biaya yang dibutuhkan akan semakin meningkat," kata Riza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
