Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan dengan para importir terkait perizinan impor yang menghambat bisnis, Selasa (1/8) ini.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita yang turut hadir dalam forum ini mengatakan bahwa pengusaha menengah ke atas mengapresiasi upaya pemerintah ini. Ia mengatakan, pengusaha yang tadinya melakukan impor ilegal dan borongan telah setuju untuk patuh terhadap aturan impor.
Namun demikian, menurut dia masih ada ketidakjelasan kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh kalangan usaha, terutama terkait pajak.
“Sekarang 2017, mereka masih melakukan borongan, kalau mulai Oktober mereka ke jalan yang benar, mulai Januari 2016 sampai Juli 2017 apa bisa dijamin pemerintah tidak melakukan pemeriksaan pajaknya? Ini mohon sekali karena mereka setuju kembali ke jalan yang benar,” ucap dia di kantor Kementerian Keuangan.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab bahwa Kementerian Keuangan masih tetap melihat aktivitas perpajakan di 2016 dan 2017. Namun, ia menjamin prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan.
“Kalau pajak mengaduk-aduk Anda, saya punya whistle blower di perpajakan, gunakan itu. Memang sulit kalau selama ini tidak percaya, tapi saya buka dan konsisten bagi pajak dan bea cukai, kalau ada kesewenangan, silakan beri masukan agar kami tetap bisa layani,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, 5.528 wajib pajak mencatatkan deviasi antara pajak yang dibayarkan dengan omzet, tidak berubah atau nihil.
Padahal, seharusnya berubah sesuai data yang dimiliki Ditjen Pajak. Namun, pihaknya akan mengedepankan pembinaan dulu, “Kami bina saja supaya membetulkan SPT Tahunan pajak," kata Hestu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
