kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

IMF ingatkan RI soal pajak, Sri Mulyani: Kami cari titik seimbang


Rabu, 07 Februari 2018 / 12:40 WIB
IMF ingatkan RI soal pajak, Sri Mulyani: Kami cari titik seimbang
ILUSTRASI. Menkeu Sri Mulyani


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan optimisme bahwa dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia akan meningkat secara bertahap menjadi sekitar 5,6%. Namun, IMF mencatat bahwa penyesuaian fiskal pada tahun 2018 harus bertahap agar melindungi pertumbuhan.

"Bauran kebijakan jangka pendek harus menyeimbangkan tujuan mendukung pertumbuhan sambil pada saat yang bersamaan tetap menjaga stabilitas,” ungkap IMF dalam laporan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia selain menjaga pertumbuhan ekonomi juga menjaga stabilitas APBN. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pihaknya adalah mencari titik seimbang.

“Kalau IMF punya pandangan yang lebih relax, ya silakan saja. Tapi Indonesia dengan defisit financing lebih rendah dan keinginan kita buat primary balance lebih kecil itu tujuannya menciptakan fiscal buffer,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (7/2).

Menurut Sri Mulyani, hal ini dilakukan lantaran situasi ekonomi tidak selalu mudah sehingga saat ekonomi mengalami shock terutama dari faktor eksternal, “Kami masih punya space untuk intervensi,” ucapnya.

Ia mengatakan, untuk penerimaan pajak Indonesia perlu lebih dari sekadar strategi pendapatan, yakni menggunakan kebijakan pajak agar mengatasi masyarakat yang tidak setara di Indonesia. Dengan demikian, perlu ada kesetaraan beban bagi orang-orang yang harus membayar pajak

“Kami juga melihat bahwa bisnis-bisnis itu tidak selalu stabil dan adil. Dan ini membutuhkan inovasi dalam proses membuat kebijakan. Kami ingin mendengarkan agar bisa memodifikasi kebijakan tersebut sehingga itu bisa sesuai dengan kebutuhan dari dunia usaha. Sementara, terus mengatasi masyarakat tidak kesetaraan dan juga ketidakadilan pajak,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×