Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafira mengatakan politik oligarki sulit dihilangkan dalam kontestasi pemilu.
Menurutnya hal ini disebabkan karena adanya ketergantungan partai politik (parpol), maupun calon legislatif pada oligarki untuk mendukung finansial mereka dalam menyiapkan kebutuhan pemilu.
"Kenapa peserta pemilu bergantung pada oligarki? karena pengeluaran untuk pemilu luar biasa mahal. Untuk ikut pemilu dan berkampanye sampai menang berapa biaya yang dikeluarkan dan apakah seimbang dengan gaji dan tunjangan? sepertinya tidak," papar Alamas dalam diskusi daring, Kamis (8/9).
Untuk itu kata Almas, untuk memangkas oligarki politik harus diawali dengan menjawab persoalan mengapa oligarki bisa terjadi dan mencengkeram konstestasi pemilu.
Baca Juga: Rawan Terjadi Oligarki Politik, Begini Kesiapan KPU dalam Mengawal Pendanaan Pemilu
"Setidaknya ada 3 elemen penting untuk memangkas oligarki politik," terang Almas.
Pertama, elemen partai politik harus mampu bebas dari oligarki. Namun hal ini juga harus dilihat dari kesiapan pendanaan dari parpol itu sendiri. Parpol diharapkan dapat mendapatkan sumber pendanaan yang legal.
Berdasarkan UU partai politik setidaknya ada 3 sumber pendanaan yang legal diantaranya yaitu, pendanaan dari anggota, pendanaan dari negara dan sumbangan pihak ketiga.
Namun parpol juga harus melaporkan pendapatan dan pengeluaran dana politik secara transparan kepada publik. Hal ini menjadi penting untuk memangkas politik oligarki masuk dalam kontestasi pemilu.
Baca Juga: Aset Oligarki dan Entitas Rusia US$ 13,83 Miliar Dibekukan Uni Eropa Karena Sanksi
Kedua, bagaimana kita menciptakan kebijakan pemilu dan kepartaian yang berkontribusi positif terhadap terciptanya pemilu yang bebas oligarki.
"Harus ada kebijakan pemilu yang dapat meminimalisir biaya politik yang tinggi. Hal ini agar parpol maupun caleg tidak bergantung pada oligarki," terang Almas.
Selanjutnya membentuk regulasi dan kebijakan anti korupsi, hal ini penting karena berbicara soal oligarki tidak melulu soal pendanaan parpol tetapi seharusnya ada regulasi manajemen konflik kepentingan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
