Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Harga minyak mentah terus merangkak naik sedang pelemahan nilai tukar rupiah berlanjut. Malahan, angka harga minyak mentah Indonesia dan kurs ini sudah meleset naik dari asumsi APBN 2013. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pun berharap, volume konsumsi BBM bersubsidi tahun ini tak lebih dari 48 juta kiloliter, sehingga pembengkakan subsidi BBM bisa ditekan.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Rofyanto Kurniawan menuturkan saat ini BKF mengkaji perkembangan indikator makro sambil melihat daya tahan fiskal pemerintah.
Kajian ini diperlukan untuk menyiapkan alternatif sumber-sumber APBN untuk mengompensasi kenaikan beban subsidi BBM. "Kami melihat lagi dana-dana cadangan yang ada, dana belanja Kementerian/Lembaga (K/L), apa saja yang bisa diefisienkan," ujarnya, Jumat (15/2).
Seperti diketahui, saat ini beberapa indikator makro seperti harga minyak mentah (ICP), dan nilai tukar rupiah sudah mulai meleset dari asumsi. Dalam APBN 2013, pemerintah mematok asumsi ICP sebesar US$ 100 per barel, dan nilai tukar rupiah Rp 9.300 per dollar AS. Tapi, selama Januari, ICP sudah di kisaran US$ 111 per barel dan nilai tukar rupiah melemah ke kisaran Rp 9.600 - Rp 9.700 per dollar AS.
Masalahnya, dalam kondisi global yang tak pasti, lebih sulit untuk mengendalikan faktor eksternal seperti ICP dan nilai tukar rupiah. Maka, yang bisa dilakukan sekarang adalah mengendalikan volume subsidi BBM. "Paling tidak berada di kisaran 48 juta kiloliter, jangan sampai ke arah 50 juta kilo liter," kata Rofyanto.
Subsidi bisa membengkak lagi
Asal tahu saja, pada tahun 2012 lalu, realisasi konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri sekitar 45,2 juta kilo liter. Dengan asumsi pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi per tahun sekitar 7% - 8%, maka konsumsi BBM bersubsidi tahun 2013 ini mencapai sekitar 48 juta kilo liter.
Namun, Pengamat Energi Pri Agung Rahmanto menuturkan, jika pemerintah terlambat melakukan antisipasi, maka tahun ini konsumsi BBM bersubsidi bakal membengkak hingga sekitar 49 juta kilo liter - 50 juta kilo liter.
Untuk mengendalikan konsumsi BBM ini, Rofyanto bilang perlu ada upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang lebih optimal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga volume BBM bersubsidi bisa lebih terjaga. Saat ini, Kementerian ESDM hanya menggunakan Peraturan Menteri ESDM No 1 tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan BBM dengan target penghematan 1,3 juta kilo liter.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menuturkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan target penghematan 1,3 juta kilo liter masih kurang efektif. "Kalau dirupiahkan, kira-kira hanya sekitar Rp 5 triliun - Rp 6 triliun," ujarnya beberapa waktu lalu
Untuk tahun 2013 pemerintah dan DPR menyepakati kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter. Dalam APBN 2013 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 274,7 triliun. Rinciannya pertama subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp 193,8 triliun dengan volume sebesar 46,01 juta kilo liter. Sedangkan subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun, termasuk pembayaran kekurangan subsidi tahun 2011 hasil audit BPK sebesar Rp 2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
