Reporter: Noverius Laoli | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie alias Ical meminta pemerintah tidak mencari keuntungan dalam memberikan kompensasi jika ada keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ical menyatakan, program kompensasi bernama bantuan langsung sementara pemerintah (BLSM) itu harus terhindar dari unsur politis untuk kepentingan pemilu 2014. Untuk itu, Ical menyarankan agar dana BLSM itu digelontorkan dalam jangka waktu enam bulan saja.
Hal itu dikemukakan Ical usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Rabu (8/5). "Jadi kami usulkan agar pembagian bantuan dalam waktu yang singkat, sekitar 4 sampai 6 bulan saja. Saya yakin pemerintah yang terdiri dari berbagai partai bukan cari keuntungan dalam pembagian BLSM nantinya," ujar Ical saat konferensi pers usai bertemu presiden di kantor presiden, Rabu (8/5).
Ical menjelaskan, partai Golkar menolak jika BLSM itu digunakan untuk kepentingan politik. Maka itu, Ia menyarankan agar pembagian BLSM ini dilakukan seterusnya, atau sampai pemilu 2014 nanti. Maka itu, Ia menyarankan agar BLSM hanya berlaku maksimal enam bulan saja. "Karena waktunya (BLSM) tidak lama, jadi tidak berpotensi dijadikan kepentingan pemilu," tegas Ical.
Ical secara terang-terangan mendukung kenaikan BBM. Menurut Ical, jika BBM tidak naik, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tergerus. Ical menuding, 80% subsidi BBM hanya dinikmati kelas menengah atas. Hanya 20% masyarakat miskin yang menikmati subsidi BBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
