Reporter: Merlinda Riska | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kementerian Kehutanan (Kemhut) menargetkan pembangunan hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 2,5 juta hektare hingga 2014 mendatang. Harapannya adalah, kangkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar sekaligus meredam konflik lahan.
Haryadi, Direktur Bina Perhutanan Sosial Kemhut, mengungkapkan, di Pulau Jawa saja terdapat potensi hutan rakyat sekitar 13,95 juta hektare dan potensi kayu rakyat yang cukup besar. "Potensi hutan rakyat per hektarenya dapat mencapai Rp 300 juta," ujarnya, kemarin.
Melalui program hutan rakyat ini, Haryadi bilang, masyarakat dapat mengelola hutan secara perorangan dengan izin dari bupati. Untuk masyarakat dengan izin individual, bisa mengolah lahan hingga 15 hektare, sedang koperasi maksimal 700 hektare.
Ke depan, Kemhut terus mengupayakan agar rakyat memiliki izin kelola hutan yang setara dengan para pelaku usaha. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap mampu meningkatkan keuntungan bagi masyarakat yang mengelola hutan.
Sebab, penelitian Kemhut di enam kabupaten di Jawa menunjukkan, keuntungan yang masyarakat kantongi dari mengelola hutan rakyat hanya sebesar 10%. Selama ini, margin yang lebih besar masuk ke saku pelaku usaha.
Haryadi menambahkan, saat ini sudah ada 665.000 hektare hutan rakyat yang dicanangkan oleh menteri kehutanan dan 165.000 hektare oleh bupati. Sehingga, total hutan rakyat di Indonesia seluas 900.000 hektare.
Lambatnya realisasi pembangunan hutan rakyat ini tidak terlepas dari peran penyuluh kehutanan yang lemah. Penyuluh kehutanan tercatat hanya 4.056 orang, 14 orang di antaranya bertugas di pusat dan 204 lainnya di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Sisanya yang mencapai 3.838 orang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota. Sebanyak 2.563 orang menjadi penyuluh hutan terampil dan 1.275 orang adalah penyuluh ahli.
A. Wikan Hartati, Kepala Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan Kemhut, menjelaskan, kemampuan penyuluh kehutanan belum sebaik penyuluh perikanan dan pertanian, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Soalnya, penyuluh kehutanan belum diberdayakan dalam pengembangan hutan rakyat.
Padahal, Wikan menegaskan, peran penyuluh kehutanan sangat diperlukan untuk menjadikan program hutan rakyat berhasil.
"Petani hutan sangat perlu pendampingan dari penyuluh kehutanan untuk mengelola lahannya agar bermanfaat," tegasnya.
Sekadar informasi, dari total hutan Indonesia seluas 137,09 juta hektare terdapat 19.410 desa yang berada di sekitar kawasan hutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
