Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," ujar Anggawira.
Anggawira berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu turun tangan, memeriksa mekanisme penunjukan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja. Dia menilai, BPK perlu melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja.
"Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Himpi adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujar Anggawira.
Hal tersebut, lanjut Anggawira, tentunya harus menjadi perhatian dari lembaga BPK, agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat peruntukannya. Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dinilai Tak Efektif, Hipmi Minta Kursus Online Kartu Prakerja Distop Sementara"
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Muhammad Idris
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
