Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp 460,27 triliun per 4 Desember lalu.
Realisasi penerbitan SBN neto tersebut meningkat dibandingkan data terakhir per 20 November lalu yaitu Rp 457,67 triliun. Peningkatan realisasi disumbang dari hasil penerbitan sukuk, yaitu Sukuk Tabungan (ST) 006 dan lelang SBSN terakhir pada 26 November lalu yang masing-masing meraup dana sebesar Rp 1,46 triliun dan Rp 7,9 triliun.
Realisasi penerbitan SBN neto saat ini juga telah melampaui pagu sebesar Rp 389 triliun dalam APBN 2019, maupun pagu terbaru yang ditetapkan Kemenkeu yaitu Rp 446,49 triliun, sejalan dengan proyeksi pelebaran defisit anggaran menjadi ke kisaran 2% PDB-2,2% dari PDB.
Baca Juga: Agar investasi SBN bisa maksimal, ingat 3 prinsip ini
Berdasarkan data DJPPR terbaru, penerbitan SBN secara bruto tercatat sebesar Rp 903,36 triliun atau 99,92% dari pagu terbaru yang ditetapkan yaitu Rp 904,08. Pada awalnya, pagu penerbitan SBN bruto pada tahun ini hanya Rp 896,6 triliun.
Sebelumnya DJPPR telah mengumumkan pembatalan lelang rencana lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang dijadwalkan pada Desember ini.
Pembatalan rencana penerbitan surat utang di pasar perdana tersebut, menurut DJPPR, setelah mempertimbangkan outlook pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2019 yang bersumber dari lelang penerbitan SBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembatalan lelang SUN dan SBSN lantaran pembiayaan anggaran tahun ini dinilai sudah mencukupi.
“Dengan estimasi defisit kita sampai akhir tahun, apa yang sudah kita lelang selama ini sudah memenuhi. Jadi kita menghentikan untuk yang lelang SUN,” tutur Sri Mulyani waktu itu.
Baca Juga: Kemenkeu batalkan lelang SUN pada Desember, begini penjelasan Sri Mulyani
“Kita masih bekerja untuk pembiayaan dengan skenario defisit 2%-2,2% PDB. Semua masih on-track, ” Dirjen DJPPR Luky Alfirman menambahkan, beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
