Reporter: Venny Suryanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi Program Perlindungan Ekonomi Nasional (PEN) pada program perlindungan sosial sudah mencapai 34,06% atau sekitar Rp 69,45 triliun sampai dengan 24 Juni 2020.
Kunta Nugraha, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu menjelaskan, hingga saat ini perkembangan realisasi program PEN pada sektor perlindungan sosial dengan anggaran Rp 203,90 triliun sudah terealisasikan sekitar 34,06%.
Baca Juga: Airlangga Hartarto sebut relaksasi dan stimulus KUR akan bangkitkan ekonomi
Jika dilihat dari target masing-masing program Perlindungan Sosial, Kunta menjelaskan realisasi masing-masing program tersebut yakni PKH baru Rp 24,1 triliun; Sembako baru Rp 18,5 triliun, Bansos Jabodetabek baru Rp 1,4 triliun, Bansos non jabodetabek Rp 15,3 triliun, Pra Kerja Rp 2,4 triliun, Diskon Listrik Rp 3,1 triliun, Logistik Rp,- 0, dan BLT Dana Desa baru Rp 4,7 triliun yang tersalurkan berdasarkan data hingga 24 Juni 2020.
Asal tahu saja, target masing-masing program Perlindungan sosial ini antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 37,40 triliun, Sembako Rp 43,60 triliun, Bansos Jabodetabek Rp 6,80 triliun, Bansos non- Jabodetabek Rp 32,40 triliun, Pra Kerja Rp 20,00 triliun; Diskon Listrik Rp 6,90 triliun, Logistik/Pangan/Sembako Rp 25 triliun dan BLT Dana Desa Rp 31,80 triliun.
Menurutnya, untuk program perlindungan sosial ini memiliki reaktif yang lebih bagus karena memang ada beberapa program yang sudah tertuang dalam APBN 2020 sehingga sudah jalan. Hanya saja yang perlu lagi didorong lebih ekstra adalah program BLT Dana Desa.
“Kalau program eksisting ini memang yang sudah ada di APBN 2020 seperti sembako dan PKH sehingga lebih mudah dijalankan tidak seperti program baru,” Jelas Kunta dalam konferensi daring, Jumat (3/7).
Demikian juga untuk realisasi PEN pada sektoral dan Pemda, saat ini baru sekitar 4,01% yang sudah direalisasikan. Ia menjelaskan, Pemda masih melakukan perbaikan dari sisi regulasi. Harapannya, pada Juli 2020 ini sudah mulai dijalankan.
Baca Juga: Banggar DPR minta pemerintah sempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial
Sedangkan untuk sektor pembiayaan korporasi, Kunta menyebutkan realisasinya masih belum ada alias 0%. Ia bilang, saat ini Menkeu masih mempersiapkan dan menyelesaikan skema dukungan dan seluruh regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasional.
“Harapannya di Juli 2020 ini atau di kuartal 3 ini sudah mulai dilakukan,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
