Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Hendarman Supandji yang baru dilantik sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan meneruskan kebijakan reforma agraria. Dia beralasan kebijakan itu merupakan amanat Tap MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Hendarman mengatakan, kebijakan itu juga merupakan petunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Tugas yang harus saya laksanakan yaitu mengenai reforma agraria khususnya mengenai pendistribusian tanah-tanah kepada rakyat kecil untuk pertanian," katanya seusai pelantikan di Istana Negara, Kamis (14/6).
Pelaksanaan kebijakan masih terbentur pembahasan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria yang konon sudah masuk tahap finalisasi. Beleid ini nanti akan menjadi dasar hukum pemberian 6 juta hektare kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain menyangkut reforma agraria, Hendarman juga mendapat mandat dari SBY untuk memetakan sekaligus menyelesaikan masalah sengketa pertanahan. Bahkan, SBY meminta dalam kurun waktu satu bulan ke depan sudah ada laporannya perlihal tersebut. "Setelah pelantikan dan serah terima, saya perintahkan kepada deputi untuk melaporkan peta sengketa pertanahan kemudian menyelesaikan sengketa," kata mantan Jaksa Agung ini.
Lantaran jumlah sengketa yang mungkin mencapai ribuan, Hendarman sudah berancang-ancang untuk mengajukan usulan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi payung hukum dari BPN. Menurutnya, Keppres ini untuk menyelesaikan sengketa lahan yang menjadi prioritas dalam waktu 100 hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
